1. Begini Pandangan Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra Soal Revisi UU KPK
Revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia periode 2001-2004 menuturkan penyusunan Undang-undang KPK merupakan amanat Majelis Permusyawarahan Rakyat. Saat itu pemerintah berhasil melahirkan aturan bagi dasar lembaga antikorupsi termasuk pembentukan komisioner untuk pertamakali.
Baca selengkapnya di sini.
2. Golkar Bamsoet Mengadu ke PDIP, Kubu Airlangga Sebut Salah Alamat
Angkatan Muda Partai Golkar kubu Bambang Soesatyo mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat karena kantor pusat dijaga polisi dan tidak bisa masuk. Mereka diterima oleh Masinton Pasaribu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Dave Laksono mengatakan bahwa mereka mencari perhatian dan mencoba jadikan ini isu nasional. Blokade kantor untuk seseorang tidak ada.
Baca selengkapnya di sini.
3. Hoaks dan Informasi Menyesatkan Serang Pikiran, Begini Cara Melawannya
Peredaran hoaks dan informasi menyesatkan diyakini sebagai upaya untuk menyerang pikiran. Oleh karena itu, cara melawannya pun harus dengan cara yang mirip.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian menegaskan hoaks dan informasi menyesatkan sebenarnya menyerang pikiran sehingga harus dilawan juga dengan pikiran.
Baca selengkapnya di sini.
4. Penggabungan Partai Islam: Yusril Minta Nasihat Wapres JK
Partai Bulan Bintang mewacanakan kembali bergabungnya partai yang berideologi Islam dalam satu wadah.
Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), menuturkan pihaknya akan menyelenggarakan mukhtamar pada September 2019. Baca selengkapnya di sini.
5. Inilah Mafia yang Diuntungkan Revisi UU KPK
Rencana revisi UU KPK yang masih bergulir terus mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Kali ini penolakan datang dari para penggiat antikorupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA)
Koalisi Antimafia SDA menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) berpotensi menguntungkan mafia di sektor SDA.
Baca selengkapnya di sini.
