Bisnis.com, JAKARTA - Hong Kong adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China dan segala upaya pemisahan diri "akan dihancurkan", menurut media pemerintah China, setelah demonstran berkumpul di konsulat Amerika Serikat (AS) meminta bantuan membawa demokrasi ke wilayah itu.
Surat kabar China Daily menulis bahwa apa yang terjadi di Hong Kong adalah bukti bahwa pasukan asing berada di belakang aksi protes.
Untuk aksi yang dimulai pada pertengahan Juni itu Pemerintah China memperingatkan bahwa para demonstran harus "berhenti menguji kesabaran pemerintah pusat".
Para pejabat China menuduh pasukan asing berusaha melukai Beijing dengan menciptakan kekacauan di Hong Kong karena rancangan undang-undang ekstradisi yang sangat tidak populer. Undang-undang itu akan memungkinkan tersangka diadili di pengadilan yang dikontrol Partai Komunis.
Kemarahan atas RUU itu tumbuh menjadi protes keras yang kadang-kadang menyerukan kebebasan lebih bagi Hong Kong.
Baca Juga
Pusat keuangan regional itu kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997 di bawah formula "satu negara, dua sistem".
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam secara resmi membatalkan rancangan undang-undang ekstradisi pada minggu lalu sebagai bagian dari konsesi yang bertujuan untuk mengakhiri protes.
"Hong Kong adalah bagian yang tidak terpisahkan dari China. Tidak ada yang perlu dipertentangkan. Bukan hanya pendemo, tapi pasukan asing juga memainkan peran kotor mereka,” menurut pemerintah China dalam tajuk China Daily.
“Demonstrasi di Hong Kong bukan tentang hak atau demokrasi. Kegiatan itu adalah hasil dari campur tangan asing. Agar pengekangan pemerintah pusat tidak disalahartikan sebagai kelemahan, maka pemisahan diri dengan jelas dalam bentuk apa pun akan dihancurkan,” menurut pemerintah seperti dikutip Reuters, Senin (9/9/2019).
Kantor berita Xinhua menyatakan dalam komentar terpisah bahwa aturan hukum perlu diwujudkan dan Hong Kong akan membayar penalti yang lebih besar dan lebih berat jika situasi saat ini berlanjut.
