Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah perwakilan masyarakat Papua menyatakan ingin bicara dari hati ke hati dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan.
Seperti diketahui, Presiden berencana mengundang sejumlah perwakilan masyarakat Papua ke Istana. Namun, sampai saat ini, rencana itu belum terealisasi. Papua sekarang sedang dilanda kerusuhan yang dipicu oleh serangkaian peristiwa, termasuk rasisme, pada pertengahan Agustus 2019.
Mantan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy menyatakan situasi yang terjadi di Papua pada saat ini merupakan akumulasi dari kekecewaan dan ketertinggalan.
"Kita harus duduk bersama bicara dari hati ke hati, apa luka orang Papua. Itu solusi, dan kalau kita sudah duduk bersama, semua berakhir dengan damai," kata Irene di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/8/2019) seusai bertemu sejumlah pejabat Kantor Staf Presiden.
Irene berharap semua pihak di Papua dapat dilibatkan oleh Presiden dalam pertemuan di Istana untuk mencari solusi permasalahan yang ada. Pihak yang dimaksud antara lain tujuh wilayah adat Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan mahasiswa.
Irene menyebut sejumlah masalah yang dihadapi oleh Papua seperti pelaksanaan otonomi khusus, pemekaran wilayah Papua sampai wacana partai politik lokal di Papua. Otonomi khusus, menurutnya, tidak tercapai seperti diamanatkan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Isu pemekaran wilayah Papua, menurutnya, juga harus diprioritaskan.
"Perlu ada kebijakan politik parpol lokal bagi orang Papua, karena sekarang kondisi yang terjadi, keterwakilan orang Papua semakin kecil dibanding masyarakat. Ini akumulasi yang riak-riak membuat kekecewaan," kata Irene.
Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pihaknya akan berkoordinasi soal waktu dengan Presiden mengenai pertemuan dengan perwakilan masyarakat Papua. Ngabalin berharap dalam waktu dekat Presiden bisa bertemu dengan masyarakat Papua.
"Saya berkewajiban untuk meneruskan ini kepada bapak presiden dengan harapan, dalam waktu cepat bisa bertemu dengan pemerintah, kepala suku, tokoh-tokoh gereja, perempuan, pemuda, pimpinan agama, pendeta, kyai, ustad, dari organisasi-organisasi yang ada," kata Ngabalin.
