5 Terpopuler Nasional, Mahasiswa Papua Tolak Fadli Zon dan Anggota DPR Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Belum Prioritas

Mahasiswa Papua yang tinggal di asrama Surabaya menolak kunjungan Fadli Zon menjadi berita di kanal Nasional Bisnis.com pada hari Kamis (22/8/2019).
Ahmad Rifai
Ahmad Rifai - Bisnis.com 22 Agustus 2019  |  17:47 WIB
5 Terpopuler Nasional, Mahasiswa Papua Tolak Fadli Zon dan Anggota DPR Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Belum Prioritas
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon - Bisnis/Jaffry Prabu Prakoso

1. Mahasiswa Papua Tolak Fadli Zon

Mahasiswa Papua yang tinggal di asrama Surabaya menolak kedatangan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon dan beberapa anggota DPR dari daerah pemilihan Papua Barat.

Akhirnya, Fadli memutuskan menemui Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Fadli juga berujar ingin mengetahui secara langsung sejauh mana keterlibatan aparat keamanan dalam menangani mahasiswa, termasuk munculnya dugaan ujaran bernada rasial kepada mereka.

Baca selengkapnya di sini.

2. GKR Hemas Memang Tak Diundang Ke Sidang Tahunan MPR

Sekjen DPD, Reydonnyzar Moenek mengklaim bahwa pihaknya tidak kecolongan dan tidak berniat mempermalukan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas ketika tidak diberi undangan untuk menghadiri Sidang Tahunan dan Sidang Bersama MPR/DPR/DPD pada Jumat lalu.

Bahkan, ujar Reydonnyzar, langkah yang diambil pihaknya sudah sesuai prosedur dan tata tertib persidangan DPD. Baca selengkapnya di sini.

3. Setelah Bertemu Abdul Somad, MUI Buka Suara Kasus Dugaan Penistaan Agama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) buka suara soal ceramah Abdul Somad yang dinilai menistakan agama Nasrani.

Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI Masduki Baidlowi mengakui adanya satu diskusi di internal pengurus majelis ihwal isi ceramah ustaz Abdul Somad soal patung dan salib dalam pertemuan Rabu (21/8/2019).

Baca selengkapnya di sini.

4. Blokir Internet di Papua, Istana: Itu Upaya Proteksi Nasional

Istana Kepresidenan mengklaim langkah pemerintah memblokir jaringan internet di Papua dan Papua Barat untuk melindungi kepentingan nasional.

"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko di Istana Negara, Kamis (22/8/2019).

Baca selengkapnya di sini.

5. DPR: Belum Prioritas, Kami Akan Lawan Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah dinilai telah melangkahi kewenangan DPR terkait rencana pemindahan ibu kota negara karena hingga kini belum pernah membahasnya dengan parlemen mengingat proses tersebut membutuhkan undang-undang.

Demikian kesimpulan diskusi bertajuk “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota” dengan menghadirkan Anggota Fraksi Gerindra Bambang Haryo dan Yandri Soesanto dari Fraksi PAN di Gedung DPR, Kamis (22/8/2019).

Baca selengkapnya di sini.

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top