Bisnis.com, JAKARTA - Derasnya seruan agar ulama Zakir Naik dideportasi ke negaranya India, telah membuat Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad angkat bicara.
Dalam acara kongres statistik dunia Minggu (18/8/2019), Mahathir mengatakan orang yang berstatus mendapatkan izin tinggal permanen tidak boleh ikut berpolitik.
"Saya tidak tahu siapa yang memberikannya izin tinggal permanen padanya, namun sebagai orang yang mendapat izin tinggal Anda tidak boleh berpartisipasi dalam politik. Anda fokus di agama, jelaskan saja soal agama, Anda bisa berceramah dan bukannya melakukan hal itu (dugaan rasis). Dia (Zakir) malah berbicara soal mengirim pulang etnis China Malaysia ke China dan etnis India Malaysia pulang ke India. Itu politik !," kata Mahathir, seperti dikutip dari theweek.in, Senin (19/8/2019).
Menurut Mahathir, setiap orang harusnya bersikap hati-hati akan apa yang dikatakannya yang sensitif bagi komunitas berbeda di Malaysia.
Saat ini Mahahtir mengaku cukup yakin kalau Zakir ingin terjun ke politik ras.
"Dia mengaduk-aduk perasaan masyarakat dengan isu ras dan ini tidak bagus. Polisi harus menginvestigasi apakah benar dia telah menyebabkan ketegangan atau tidak. Tindakan yang kami ambil akan berdasarkan hukum. Pemerintah menghormati hukum," kata Mahatir.
Di negara asalnya India, Zakir menghadapi tuntutan dugaan pencucian uang. Atas dugaan itu Badan Investigasi Nasional (NIA) telah berulang kali meminta Interpol dan otoritas Malaysia agar menahan Zakir.
Menanggapi permintaan itu, pada Juni 2019 Mahathir mengatakan sebelum pihaknya mengekstradisi Zakir ke India, dia ingin tahu apa yang akan terjadi pada ulama itu jika dia diekstradisi.
Mahathir pernah bertatap muka dengan Zakir pada Juni 2018, sedangkan status izin tinggal permanen Zakir diberikan oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak.
