Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai TNI dan Polri harus membalas pelaku penyerangan aparat pemerintah oleh kelompok bersenjata di Papua.
"Apa yang terjadi sekarang di Papua selalu saya mengatakan, Pemerintah, TNI, Polri selalu menjalankan tugasnya dengan baik tapi apabila diserang tentu tidak bisa pasrah. Harus kembali untuk membalas siapa penyerangnya," kata Jusuf Kalla di hadapan para Perwira TNI Polri di Seskoal Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Menurut JK memberantas saparatisme bukanlah tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Tindakan yang bersifat balasan merupakan upaya mempertahankan kedaulatan.
"Itu bukan pelanggaran HAM, karena yang melanggar HAM siapa yang duluan [menyerang]. Sering orang [menilai], apalagi [pengamat dari] luar negeri menganggap semua pelanggaran HAM [kalau TNI-Polri membalas]. Bagaimana HAM kalau yg meninggal TNI dan polisi lebih dahulu," katanya.
Meski begitu, JK mengingatkan aparat harus mengatasi kelompok bersenjara ini dengan standar yang berlaku dalam penegakan kedaulatan negara dan diakui dalam hukum perang internasional.
"Karena itu maka semuanya [perlawanan bersenjata] harus kita atasi secara profesional. Dengan baik. Secara aturan yang baik karena dunia juga mengajar seperti itu," kata JK.
Penyerangan terhadap aparat di Papua kembali terjadi. Pada pekan ini Brigadir Polisi Satu Haedar tewas ditembak kelompok bersenjata. Sebelumnya sejumlah pekerja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan polisi yang mengawalnya juga tewas diserang. Informasi terakhir, personel yang melakukan olah TKP tewasnya Briptu Hedar juga mendapat serangan.
