Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut pembahasan soal susunan kabinet dan posisi partai-partai politik pada pemerintahan periode 2019-2024 merupakan wewenang prerogatif Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan Megawati usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Awalnya, dia menyebut dalam sistem pemerintahan presidensil di Indonesia sebenarnya tak dikenal istilah koalisi dan oposisi.
Setelah itu, Megawati menyebutkan bahwa perbedaan pilihan dalam pemilu merupakan hal yang wajar. Untuk menyatukan perbedaan yang ada diperlukan dialog antarpihak terkait.
"Tapi saya bilang bahwa semuanya adalah keputusan nanti presiden terpilih, karena pada beliau lah sebenarnya hak prerogatif itu ada, bukan pada saya," kata Megawati di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).
Setelah Megawati berbicara mengenai koalisi dan oposisi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa pembahasan soal susunan kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf merupakan hak prerogatif presiden dan wakil presiden terpilih.
Menurutnya, untuk menentukan nama-nama menteri yang akan membantu kerja presiden tentu dibutuhkan proses yang panjang dan serius. Oleh sebab itu penyusunan kabinet pemerintahan tak bisa dilakukan secara cepat.
Baca Juga
"Ibu Mega menegaskan itu [penyusunan kabinet] hak prerogatif presiden," kata Hasto. Itu nanti ada momentumnya untuk membahas hal tersebut [soal koalisi dan oposisi]," tutur Hasto.
"Sekali lagi untuk urusan bangsa dan negara itu bisa bertemu, enggak ada koalisi enggak ada oposisi. Itu sistem politik yang kita bangun," tegas Hasto.
