Bisnis.com, JAKARTA - Pada pemilihan presiden 10 tahun terakhir, Partai Amanat Nasional (PAN) mengusung calon kepala negara yang bukan pemenang.
Setelah perhelatan pemilihan presiden (pilpres), PAN bergabung dalam pemerintahan.
Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi nanti, suara PAN terbelah. Ada yang ingin menjadi oposisi, ada pula yang ingin bergabung ke pemerintahan atau koalisi.
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan mengatakan bahwa baik di dalam atau luar pemerintahan memiliki keuntungan dan kerugian. Akan tetapi, PAN lebih sering menjadi koalisi.
“Bagi kami melihat sejarah PAN lebih baik adalah masuk dalam pemerintahan. Kami memiliki basis sosial yang unik dan bisa menjadi salah satu pilar utama dari pemerintahan itu nanti untuk menjawab berbagai tantangan,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Bara menjelaskan bahwa apabila di pemerintahan, PAN bisa mengambil setiap proses dari pengambilan kebijakan publik. Di situ, PAN ingin memastikan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf bisa bersikap adil.
Akan tetapi keputusan untuk berkoalisi belum bulat. Masih ada perbedaan, khususnya Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.
“Tapi nanti kalau keputusan diambil, saya yakin kemampuan ketua umum kami bisa membuat partai itu solid lima tahun ke depan dalam arti opsi yang diambil, termasuk bergabung dalam pemerintah. Partai akan solid dalam keberadaan kami di pemerintahan,” jelasnya.
