Kasus BLBI : Pihak Sjamsul Nursalim Belum Pertimbangkan Cabut Gugatan kepada BPK

Hasil audit investigatif BPK atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) 2017 menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kini menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 11 Juli 2019  |  10:58 WIB
Kasus BLBI : Pihak Sjamsul Nursalim Belum Pertimbangkan Cabut Gugatan kepada BPK
Pengacara Otto Hasibuan - Antara

Kabar24.com, JAKARTA — Pengusaha dan mantan pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim belum berencana mencabut gugatan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan hasil audit investigatif pada 2017.

Hasil audit investigatif BPK atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) 2017 menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kini menjerat Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Hasil audit BPK itu pula yang sempat dipakai untuk memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syaruddin Arsyad Temenggung.

Sempat divonis 13 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lalu diperkuat dengan vonis 15 tahun penjara di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Sjafruddin Temenggung justru menang kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Atas putusan kasasi Sjafruddin Temenggung, kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Otto Hasibuan mengatakan bahwa  pihaknya belum berencana mencabut gugatan terhadap hasil audit BPK pada 2017 yang telah didaftarkan ke PN Tangerang.

“Kami akan diskusikan dengan klien tapi sekarang kami akan jalan terus karena ini menyangkut kepentingan publik,” ujarnya, Kamis (11/7/2019).

Pengacara senior itu menyatakan bahwa dalam melaksanakan audit, termasuk investigasi, para tergugat yakni BPK beserta auditornya I Nyowan Wara setidaknya telah melakukan sembilan perbuatan melawan hukum.

Pelaksanaan Audit Investigasi BPK 2017 itu menurut dia melanggar Pasal 10 Ayat (1) UU BPK yang menentukan bahwa BPK menilai dan menetapkan kerugian negara.

Sementara itu dalam Audit Investigasi BPK 2017 dinyatakan bahwa tujuan pemeriksaan dan batasan pemeriksaan sebatas mengungkap dan menghitung”kerugian negara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik KPK.

Berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN), tuturnya, pemeriksaan wajib dilakukan secara independen yang ditunjukkan dengan sikap dan tindakan yang tidak memihak atau dipandang tidak memihak kepada siapapun.

Namun pihaknya menilai para tergugat dalam pelaksanaan pemeriksaan telah membatasi hanya menggunakan informasi dari penyidik KPK yang dianggap berkepentingan untuk membuktikan tuduhannya.

“Ini menunjukkan para tergugat telah bersikap memihak atau dipandang memihak. Tidak independen.”

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kasus blbi, blbi, audit bpk, Sjamsul Nursalim

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top