Bisnis.com, JAKARTA - Mantan wakil presiden Try Sutrisno meminta semua pihak untuk tidak lagi membesar-besarkan masalah yang tidak bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia, mengingat tantangan ke depannya akan lebih besar daripada kontestasi pilpres.
"Intinya, jangan memperpanjang hal-hal yang kurang bermanfaat karena kita masih banyak tantangan bangsa ke depan, yang lebih besar daripada [pilpres] ini," kata Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno di Kediaman Dinas Wapres Jakarta, Kamis (23/5/2019) malam.
Dia menegaskan seluruh pihak yang berkontestasi dalam Pemilu 2019 untuk memiliki kesamaan tujuan yakni menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
"Kita harus senantiasa meneguhkan persatuan dan kesatuan, meneguhkan kerja sama yang kokoh, meneguhkan spirit juang untuk mencapai cita-cita proklamasi, karena nanti menjelang 2045 Indonesia persis 100 tahun, dan itu tidak lama lagi, 26 tahun lagi," kata mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu.
Oleh karena itu, dia meminta masyarakat menyikapi ketegangan setelah pemilu ini dengan tenang dan tidak melakukan hal-hal anarkis yang dapat merugikan bangsa.
"Bangkitlah kita, semua bangkit. Tidak ada yang kalah dan yang menang. Ini sekadar suatu proses saja daripada aturan demokrasi," ujarnya.
Try Sutrisno turut hadir dalam pertemuan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh bangsa, tokoh agama dan ahli hukum tata negara di Kediaman Dinas Wapres di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup selama kurang lebih tiga jam, mulai dari pukul 20.30 WIB hingga 23.30 WIB.
Hadir dalam pertemuan itu mantan wapres Try Sutrisno, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie, mantan ketua MK Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Din Syamsuddin, Agus Widjojo, Amirsyah Tambunan, dan Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri.
Hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
