Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Whatsapp Dibatasi, BPN Prabowo-Sandi Menilai Pemerintah Panik

Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan pembatasan aktivitas layanan pesan instan Whatsapp yang dilakukan Pemerintah dinilai sebagai bentuk ketakutan dan anti-demokrasi.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 22 Mei 2019  |  16:32 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade. - Bisnis/Jaffry Prakoso
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade. - Bisnis/Jaffry Prakoso

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyebutkan pembatasan aktivitas layanan pesan instan Whatsapp yang dilakukan Pemerintah dinilai sebagai bentuk ketakutan dan anti-demokrasi.

Juru Bicara Tim BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiadi mengatakan alasan pemerintah membatasi aktivitas Whatsapp karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dianggap tidak masuk akal dan berlebihan.

Menurutnya, pembatasan itu merupakan wujud pembungkaman model baru yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya.

"Pemerintah panik dan ketakutan hingga demokrasi saja diatur seenak mereka. Rezim ini takut dengan demokrasi," tuturnya dalam keterangan resminya, Rabu (22/5/2019).

Dia berpandangan bahwa sikap rakyat hari ini yang melakukan unjuk rasa di sejumlah titik di DKI Jakarta, merupakan kesalahan pemerintah yang tidak berlaku adil kepada rakyatnya.

"Namun di rezim ini justru banyak rakyat yang merasakan kezaliman, rakyat punya hak untuk meminta keadilan," kata Andre.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

prabowo subianto Pemilu 2019 Aksi 22 Mei
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top