Bisnis.com, JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA mendorong Presiden Jokowi mengisi kabinet mendatang dengan orang-orang yang profesional di bidangnya.
Para menteri dan ketua lembaga juga diharapkan punya rekam jejak integritas yang jelas dan baik.
“Sebelum ditetapkan menjadi kabinet kerja, mereka bisa dicek, bisa lewat KPK,” ujar Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah Hasan, Minggu (5/5/2019).
Misbah berpendapat, pasti akan ada orang dari partai yang mengisi kabinet. Tapi, kata dia, Presiden Joko Widodo perlu berpikir tentang komposisi antara orang partai dan profesional. Untuk membantu kerja-kerja presiden, proporsi menteri dari partai harus dikurangi apalagi pada periode.
“Dia (Jokowi) harus mampu melakuan terobosan-terobosan terhadap capaian di rencana pembangunan nasional.”
FITRA mencatat beberapa indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di 2015-2019, belum tercapai.
Baca Juga
“Itu mungkin juga terkait dengan kinerja orang-orang di kabinet kerja pertama,” ujar Misbah.
Pada RPJMN, pertumbuhan ekonomi dipatok 7-8 persen. Namun, kabinet Jokowi hanya mampu mempertahankan pertujumbuhan ekonomi 5 persen. Akselerasi upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masih lemah.
Kedua, beberapa menteri di Kabinet Kerja terseret kasus korupsi yang ditangani KPK.
“Otomatis mereka harus langsung diganti oleh orang-orang yang lebih profesional dan punya integritas.”
Orang nonpartai dinilainya lebih layak dan profesional untuk kabinet Jokowi yang baru.
“Kalaupun dari partai, mereka (harus) punya dasar sesuai dengan posisinya.”
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bima Yudhistira Adhinegara, mengatakan menteri kabinet di tim ekonomi mendatang harus dipilih dari profesional.
“Orang yang berkompeten di bidangnya, bukan titipan partai,” kata dia, Minggu (5/5/2019).
