Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut bahwa kerjasama politik bersama Partai Amanat Nasional (PAN) tetap diperlukan walaupun 'beda haluan' politik pada Pilpres 2019.
Sebab itulah, Hasto menilai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan merupakan hal positif. Di samping rumor yang beredar bahwa pertemuan tersebut terkait lobi-lobi politik, agar PAN bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja atau mempertahankan kursi pimpinan MPR.
"Tentang minta [jatah kursi] atau tidak kan kami tidak tahu. Tapi yang jelas, dialog dengan bapak Presiden Jokowi berlangsung dengan sangat bagus dan ini juga sebagai hal yang positif untuk disampaikan kepada rakyat. Bahwa Pemilu berlangsung, quick count yang tak perlu diragukan lagi, maka dilakukan proses dialog. Ini hal yang baik," ungkap Hasto, Selasa (30/4/2019).
"Jadi harus dibedakan upaya menciptakan komunikasi politik yang kondusif dengan upaya membangun sebuah koalisi, karena kalau dilihat, peta konfigurasi politik yang ada sekarang kekuatan 60,7 persen [di DPR] itu sudah dimungkinkan untuk membangun pemerintahan yang kuat efektif dan solid," tambahnya.
Hasto menjelaskan bahwa sebenarnya 'kemesraan' antara PDI Perjuangan dengan PAN telah kerap dilakukan dalam Pilkada Serentak dengan hasil yang signifikan.
Sebab itulah, Hasto menyatakan tak akan ada masalah apabila nantinya PDI Perjuangan atau parpol KIK, akan membuka kerjasama dengan PAN di DPR maupun MPR. Terpenting, semua pihak menunggu hasil resmi KPU terkait Pileg dan membangun iklim politik yang kondusif.
Baca Juga
"Dari pengalaman PDIP kerjasama dengan PAN, ternyata paling banyak memenangkan kepala daerah, karena terjadi perluasan basis pemilih kedua partai. Dengan demikian, di luar DPR juga terbuka ruang kerja sama di Pilkada serentak 2020 yang akan datang," ujar Hasto.
"Yang prioritas dilakukan sekarang adalah membangun dialog, membangun silaturahim, agar Pemilu sudah selesai dan kita bersama sama kawal hasil KPU. Kita tunggu pengumuman KPU menciptakan suasana yang kondusif bagi rakyat, agar tidak ada gerakan yang memprovokasi, tidak ada gerakan yang menghasut. Itu skala prioritas," jelasnya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
