Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Revisi UU Pemilu : Ketua DPR Setuju Pileg dan Pilpres Dipisah

Poin yang perlu direvisi adalah mengembalikan aturan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tidak dilakukan secara bersamaan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 25 April 2019  |  10:41 WIB
Ilustrasi-Polisi mengawal tukang becak yang mengangkut logistik hasil Pemilu 2019 di Jalan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/4/2019). Setelah dilakukannya penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), Logistik Pemilu 2019 didistribusikan kembali dari TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk disimpan. - ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Ilustrasi-Polisi mengawal tukang becak yang mengangkut logistik hasil Pemilu 2019 di Jalan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/4/2019). Setelah dilakukannya penghitungan suara di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), Logistik Pemilu 2019 didistribusikan kembali dari TPS ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk disimpan. - ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana revisi undang-undang pemilu terus bergulir pada Pemilu Serentak 2019.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo setuju dilakukannya revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk penyempurnaan aturan terkait pelaksanaan pemilu.

Bambang mencontohkan poin yang perlu direvisi adalah mengembalikan aturan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres), tidak dilakukan secara bersamaan.

"Saya setuju kembali seperti dulu. Pileg seperti DPR RI, DPD RI, DPRD dan Pilpres terpisah dengan waktu masa kampanye maksimal tiga bulan," kata Bambang di Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Bambang mengatakan ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan pemilu serentak, misalnya terlalu rumit dan mempersulit pemilih dalam menentukan pilihannya.

Selain itu, menurut politisi Partai Golkar tersebut, pemilu serentak menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu seperti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) semakin besar.

Beban kerja yang besar itu, menurut Bambang, menyebabkan banyak anggota KPPS yang meninggal dunia dan dirawat di rumah sakit setelah pemungutan suara.

"Pemilu serentak rumit dan mempersulit pemilih terutama yang ada di desa-desa," ujar Bambang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

uu pemilu Pemilu 2019

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top