Bisnis.com, JAKARTA -- Usai Pemilu 2019 dilangsungkan, sejumlah keraguan akan kondisi keamanan di Indonesia muncul. Pasalnya, ada beberapa tudingan bahwa pesta demokrasi tersebut diwarnai banyak tindakan curang dan menguntungkan kandidat tertentu.
Tudingan tersebut tidak berdiri sendiri. Kasus pembakaran kotak dan surat suara di beberapa daerah, adanya rekomendasi penghitungan suara ulang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS membuat kekhawatiran terhadap kondisi keamanan mengemuka.
Kekhawatiran atas stabilitas keamanan nasional terkait pemungutan suara pun ditanggapi pemerintah.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan kerawanan pascapemilu pasti ada. Tetapi, masyarakat diminta tak perlu terlalu khawatir.
“Ini sebenarnya situasinya paradoks, apa yang terjadi di dunia maya dan kondisi di lapangan. Kalau kondisi di dunia maya kayaknya mau perang saja, padahal di lapangan happy-happy saja. Ini yang terjadi seperti itu ya, paradoks menurut saya,” paparnya di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Jakarta, Rabu (24/4/2019).
.jpg)
Baca Juga
Menko Polhukam Wiranto (tengah) didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019)./ANTARA FOTO-Renald Ghifari
Meski menampik rentannya stabilitas keamanan nasional usai Pemilu, tapi nyatanya pemerintah langsung menggelar rapat koordinasi khusus (rakorsus) untuk menyanggah tuduhan-tuduhan yang menyerang penyelenggara Pemilu serta pemerintah.
Rapat itu digelar untuk menanggapi tuduhan adanya konspirasi antara pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu. Tak tanggung-tanggung, rapat itu melibatkan Menteri Koordinator (Menko) Polhukam Wiranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Kepala KSP Moeldoko, dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kejaksaan Agung.
Usai rapat, Wiranto menyebut tuduhan adanya kecurangan pada Pemilu 2019 dianggap sebagai hal yang ngawur dan fitnah. Dia juga memberi penjelasan untuk menjawab tuduhan konspirasi tersebut.
Pertama, Wiranto menyatakan bahwa Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih DPR, bukan presiden. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu tak masuk akal jika disebut punya “utang budi” kepada pemerintah.
Kedua, KPU dan Bawaslu bersifat mandiri serta tidak tergabung dalam struktur lembaga negara manapun. Oleh karena itu, KPU atau Bawaslu tidak berada di bawah kendali pemerintah.
Ketiga, Wiranto menegaskan tidak pernah ada pikiran atau kehendak pemerintah mengintervensi kinerja KPU dan Bawaslu, apalagi sampai membuat konspirasi untuk memenangkan kandidat tertentu.
.jpg)
Petugas Komisi Pemilihan Suara (KPU) menyiapkan logistik untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Malang, Jawa Timur, Rabu (24/4/2019). KPU setempat menjalankan PSU di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Malang akibat kesalahan administrasi./ANTARA FOTO-Ari Bowo Sucipto
Keempat. pemerintah menyebutkan Pemilu 2019 termasuk Pemilu terbesar dan terumit di dunia. Tetapi, Pemilu dilaksanakan secara terbuka untuk diawasi semua pihak dan dapat diakses hasilnya oleh siapapun.
Kelima, pemerintah menyebut apresiasi harusnya diberikan kepada penyelenggara Pemilu alih-alih menyebar fitnah. Apalagi, hingga kini, ada laporan 139 petugas Pemilu meninggal dunia saat bertugas.
Tunggu Momentum
Untuk meredam isu-isu liar pascapemungutan suara, wacana rekonsiliasi kedua pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) peserta Pemilu 2019 mulai mengemuka. Pertemuan kedua kubu yang ikut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mulai disebut-sebut, tapi belum diketahui kapan hal itu akan terealisasi.
Wiranto menerangkan rekonsiliasi antara pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan dilakukan dalam waktu yang tepat. Dia tidak menyinggung spesifik kapan pertemuan kedua kandidat bakal direalisasikan, tapi Moeldoko mengindikasikan hal itu akan terwujud tidak lama sebelum atau sesudah Idulfitri tahun ini dirayakan.
“Itu nanti akan ada momentumnya, nanti pasti ketemu keseimbangannya. Keseimbangan baru akan ketemu. Nah, itu momentumnya nanti [dekat hari raya Idulfitri],” ungkap Moeldoko.
Dorongan agar kedua kubu di Pilpres 2019 menggelar pertemuan usai Pemilu 2019 juga datang dari para pengusaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah mengumpulkan para pengusaha nasional, termasuk mereka yang aktif mendukung Jokowi serta Prabowo untuk berekonsiliasi.
Siluet Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat melakukan monitoring rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 melalui aplikasi Situng di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu (20/4/2019)./ANTARA FOTO-Rivan Awal Lingga
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengimbau masyarakat, termasuk para pengusaha, ikut menjaga persatuan dan kesatuan dalam memelihara perdamaian sebagai prasyarat menjamin kelancaran pembangunan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah penantian atas hasil resmi penghitungan suara oleh KPU.
"Kemarin, pilihan kita boleh beda, tetapi hari ini kita harus tinggalkan perbedaan dan meningkatkan kebersamaan. Bagaimana pun persatuan membangun bangsa harus diutamakan," ucapnya, Selasa (23/4) malam.
Keinginan untuk rekonsiliasi juga sudah disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Direktur Program TKN Aria Bima bahkan berharap para elite politik berhenti mengamplifikasi hal-hal yang membuat suasana politik kembali panas selepas pemungutan suara.
Sementara itu, di kubu Prabowo-Sandi belum terlihat adanya tanda bahwa mereka akan segera bergerak untuk rekonsiliasi pascapemilu.
Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak dan Juru Bicara BPN Andre Rosiade menuturkan Prabowo masih belum mau memutuskan untuk menemui perwakilan Jokowi guna membahas rekonsiliasi. Perwakilan Jokowi yang dimaksud adalah Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.
