TKN Harap Kasus Sulit Mencoblos di LN Tak Terjadi di Dalam Negeri

Perwakilan TKN Jokowi-Ma'ruf melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait banyaknya aduan dari pemilih di luar negeri yang kesulitan mencoblos.
Aziz Rahardyan | 15 April 2019 18:53 WIB
Tiga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf dari kanan Eriko Sotarduga, Arsul Sani, Johnny G Plate, memimpin audiensi ke KPU terkait banyaknya aduan kesulitan mencoblos dari pemilih di luar negeri - Bisnis/Aziz R

Bisnis.com, JAKARTA — Perwakilan TKN Jokowi-Ma'ruf melakukan audiensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait banyaknya aduan dari pemilih di luar negeri yang kesulitan mencoblos.

"Kami harapkan bahwa yang terjadi di luar negeri tidak terjadi di dalam negeri pada saat Pemilihan Umum 17 April," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Johnny G Plate di Kantor KPU, Senin (15/4/2019).

Kami tadi juga membicarakan terkait simulasi secara garis besar pada pelaksanaan tanggal 17 April, terkait potensi-potensi jadwal kehadiran yang terlampau banyak di TPS, jadi harus memastikan hak kedaulatan rakyat [untuk memilih] dapat diwujudkan dengan benar," tambahnya.

Sebelumnya, salah satu kasus pemilu luar negeri yang menjadi sorotan TKN, yaitu kasus di Sydney, Australia. Di mana ratusan pemilih tak diperbolehkan masuk ke TPS dengan alasan telah ditutup pukul 18.00 waktu setempat, padahal mereka telah mengantre lama dan datang sebelum jam penutupan.

Sebab itulah, dalam kesempatan yang sama, politisi PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua TKN Eriko Sotarduga menjelaskan bahwa TKN berharap kejadian tersebut tidak terjadi di TPA dalam negeri.

Oleh sebab itu, TKN meminta jaminan bahwa pemilih dalam negeri yang telah mendaftar sebelum penutupan pukul 13.00 waktu setempat, harus dijamin hak suaranya.

"Hasil simulasi tanggal 17 April nanti, setiap orang itu asa menghabiskan waktu kurang lebih 8 menit. Dengan 250 orang per TPS berarti ada 2.000 menit dibagi 4 bilik suara, itu kurang 500 menit atau 8 jam," jelas Eriko.

"Nah, kalau kita hitung waktunya sampai jam 13.00 WIB, itu kan tidak memadai. Jadi harus ada sosialisasinya, way out-nya seperti apa," tambahnya.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pemilu 2019, Pilpres 2019

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup