Usul BPN Prabowo Agar Kotak Suara Pemilu Dikumpulkan di Koramil Dianggap tak Tepat

Pengamanan pemilu dan kotak suara dianggap bisa dilakukan semata oleh polisi dan KPU serta Bawaslu. Kubu Prabowo-Sandiaga diminta tak perlu ketakutan berlebih dalam hal pengamanan kotak suara pasca pemilu dilakukan.

Lalu Rahadian - Bisnis.com

Jumat, 1 Maret 2019 | 16:40

Pekerja merangkai kotak suara kardus di Gudang Logistik KPU Kota Tasikmalaya, Cibeurem, Jawa Barat, Jumat (1/2/2019)./ANTARA-Adeng Bustomi

Bisnis.com, JAKARTA - Usul Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno agar kotak suara pemilu 2019 dikumpulkan di Komando Rayon Militer (Koramil) pasca pemungutan suara dianggap tidak tepat.

Menurut Direktur Imparsial Al Araf, pengamanan terhadap kotak suara pemilu 2019 cukup dilakukan aparat kepolisian. Tentara dianggap tak perlu dilibatkan, terlebih karena pemilu nanti akan diselenggarakan dalam kondisi damai.

"Hal itu kurang tepat, kecuali terjadi situasi darurat. Perbantuan TNI jika kapasitas sipil terbatas. Menurut saya, tim Prabowo terlalu jauh ketakutan dengan persoalan ini," kata Al Araf di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Usul agar kotak suara dikumpulkan di Koramil terdekat pasca pemungutan suara pertama kali disampaikan Juru Bicara BPN Andre Rosiade. Dia percaya hal itu akan memberikan rasa adil untuk menghadapi fenomena banyaknya kepala daerah yang tak netral, dan terang-terangan menyatakan dukungan ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

Andre berkata, banyaknya fenomena kepala daerah yang tak netral membuat tempat rawan kecurangan bukan hanya di TPS. Akan tetapi, daerah rawan meluas hingga kantor pemerintahan di daerah.

Al Araf menganggap banyak mekanisme yang bisa dilakukan untuk menjaga netralitas saat pemilu, alih-alih mengumpulkan kotak suara ke Koramil. Dia juga menyoroti keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu hingga selesai.

"Sehingga enggak perlu sampai ketakutan, sampai kotak suara di taruh di [markas] militer. Menurut saya itu tidak pas dan tidak tepat. Dalam situasi damai, pengamanan pemilu dilakukan penegak hukum termasuk pengamanan kotak suara," katanya.

BPN sudah mengklaim akan membawa ide pengamanan kotak suara di Koramil ke Komisi Pemilihan Umum. Mereka harap ide itu bisa dibicarakan juga dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.

"Karena TNI netral, makanya di situ, karena camat-camat sudah deklarasi dukung Jokowi, gubernur sudah dukung, wali kota, gimana dong, lalu siapa yang mau kita percayai? Yang paling netral ya, tentara," kata Andre di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (28/2).