Bisnis.com, JAKARTA -- Selepas debat putaran kedua Pilpres 2019, berbagai perdebatan atas hal-hal yang disampaikan para calon presiden terus bermunculan, termasuk soal data-data yang disampaikan.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 serta Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2014-2016, Muhammad Said Didu, menuduh ada sejumlah kebohongan yang disampaikan Jokowi dalam debat yang digelar pada Minggu (17/2/2019).
Warganet juga mengompilasi tudingan-tudingan tersebut menggunakan tagar pun muncul di media sosial, seperti #BohongLagiJokowi dan #JokowiBohongLagi.
Namun, benarkah hal-hal tersebut merupakan kebohongan? Berikut hasil penelusuran Bisnis:
1. Impor jagung
Dalam debat, Jokowi menyebutkan impor jagung sebesar 3,5 juta ton pada 2014 dan jumlahnya turun menjadi 180.000 ton pada 2018. Namun, Said Didu menyatakan impor jagung tahun lalu sebesar 737.228 ton.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor jagung mencapai 3,25 juta ton pada 2014 dan turun menjadi 737.228 ton pada 2018. Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan angka yang disebut Jokowi adalah angka impor jagung untuk pakan ternak.
2. Produksi sawit
Dalam debat, Jokowi menyebut produksi sawit 46 juta ton. Sementara itu, warganet ramai-ramai menyebarkan bahwa produksi sawit tahun lalu sebenarnya hanya 34,5 juta ton.
Adapun data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan produksi kelapa sawit di Indonesia mencapai 47,44 juta ton sepanjang 2018. Angka itu sudah memperhitungkan porsi ekspor dan kebutuhan industri domestik.
3. Konsumsi beras
Jokowi menyebut total produksi beras pada 2018 adalah 33 juta ton, sedangkan konsumsi 29 juta ton. Tetapi, hal ini dinilai keliru karena konsumsi beras nasional disebut sebesar 33 juta ton dan produksi plus impor 46,5 juta ton.
Data BPS memperlihatkan bahwa produksi beras sepanjang 2018 adalah 32,4 juta ton, 31% di bawah target produksi Kementan yang sebesar 48 juta ton.
4. Jalan desa
Jokowi menyatakan telah membangun lebih dari 191.000 km jalan desa, tetapi dianggap kebohongan sebab angka tersebut merupakan total jalan desa yang dibangun sejak Indonesia merdeka.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Eko Putro Sandjojo menyatakan bahwa data tersebut benar karena dalam periode 2015-12 Desember 2018, sudah ada 191.600 km jalan desa yang dibangun.
5. Bekas lubang tambang
Jokowi menyatakan bahwa kolam bekas galian tambang sebagian telah dialihfungsikan di antaranya untuk kolam ikan. Hal ini dinilai salah karena area bekas tambang tidak bisa digunakan lagi untuk apapun lantaran sudah terpapar radiasi.
Namun, area bekas tambang memang dapat dialihfungsikan asalkan sudah direklamasi dengan benar. Regulasi yang mengatur tentang reklamasi pertambangan mineral dan batu bara antara lain Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Infrastruktur jaringan internet
Jokowi menyatakan telah membangun infrastruktur jaringan internet lewat proyek Palapa Ring, di mana Palapa Ring Barat sudah rampung 100%, Palapa Ring untuk Indonesia Tengah selesai 100%, dan Palapa Ring untuk kawasan Indonesia Timur baru 90%. Tetapi, hal ini juga dinilai salah karena masih kurang dari 20% kabupaten/kota yang bisa mengakses sinyal 4G.
Berdasarkan catatan Bisnis, Palapa Ring merupakan bangunan tol informasi dalam bentuk serat optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Sebagai infrastruktur tulang punggung jaringan telekomunikasi pita lebar, Palapa Ring terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, dan Palapa Ring Paket Timur.
Proyek yang bernilai Rp1,38 triliun itu beroperasi itu memungkinkan akses kecepatan internet 4G sampai dengan 30 Mbps. Pembangunan Palapa Ring dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Tengah telah selesai seluruhnya dan beroperasi sejak 2018. Sementara itu, Palapa Ring Timur ditargetkan rampung tahun ini.
7. Produk pertanian dan marketplace
Jokowi mengatakan bahwa petani harus menggunakan marketplace agar bisa langsung terkoneksi dengan konsumen. Dengan demikian, petani bisa mendapatkan harga yang bagus tanpa harus melalui rantai distribusi yang panjang.
Namun, warganet mempertanyakan hal itu dan menambahkan keseluruhan marketplace produk pertanian kurang dari 1% dan 99% sisanya offline.
Bisnis mengutip laporan Morgan Stanley yang dirilis awal tahun ini, yang mengungkapkan tingkat penetrasi belanja online melalui seluruh platform dagang-el di Indonesia diestimasikan telah mencapai US$13 miliar, atau setara 8% dari total belanja ritel sepanjang tahun lalu.
Angka itu melonjak dari perkiraan sebelumnya yang memproyeksi nilainya hanya mencapai US$7,3 miliar atau 4,4% dari total perdagangan ritel. Kondisi ini tidak hanya disebabkan ketersediaan data yang lebih baik, tetapi juga pertumbuhan pengguna platform dagang-el yang sangat cepat.
8. Denda 11 perusahaan lingkungan
Jokowi mengklaim bahwa pemerintah memenangkan gugatan Rp18 triliun-Rp19 triliun akibat kerusakan lahan.
Tetapi, melalui akun Twitter-nya, Greenpeace Indonesia meluruskan bahwa tak satupun dari gugatan itu telah dibayarkan.
9. Butuh 10-20 tahun beralih ke transportasi publik
Jokowi menyatakan bahwa di negara maju butuh 10-20 tahun untuk memindahkan masyarakat dari mobil ke transportasi publik. Hal ini dianggap keliru dan balik dipertanyakan, yakni perlu 10-20 tahun maka bagaimana dengan status pembayarannya dan kapan akan mencapai Break Even Point (BEP).
Mengutip General Household Survey yang dilakukan Pemerintah Singapura, yang dirilis The Strait Times pada 2016, hampir 6 dari 10 warga Negeri Singa memilih menggunakan transportasi publik untuk bekerja serta melakukan aktivitas sehari-hari. Meski transportasi publik di Singapura bisa dikatakan sangat nyaman, tapi ternyata masih banyak warga Singapura yang tinggal di area yang tergolong lebih elit memilih menggunakan kendaraan pribadi.
Adapun General Household Survey digelar tiap sepuluh tahun. Menurut survei tersebut, baru 58,7% pekerja di Singapura yang menggunakan transportasi publik ke kantor, atau lebih tinggi dari sepuluh tahun sebelumnya yang sebesar 50,7%.
10. Kebakaran hutan
Jokowi menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Menurut Said Didu, dirinya tidak habis pikir kenapa kebohongan itu bisa dilakukan.
"Bagaimana bisa seorang presiden kacau dalam hal data? dan kekacauannya sangat fatal dan luar biasa sesatnya. Padahal seorang Presiden seharus mempunyai data yang justru lebih valid dari siapapun karena dia menguasai seluruh akses data," ujarnya, Selasa pagi (19/2).
Fakta yang ditelusuri oleh Bisnis, berdasarkan data dari laporan kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla per September 2018, tercatat terjadi kebakaran hutan yang melahap 2,78 juta hektare (ha) pada 2015.
Pada 2016, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 438.361 ha. Pada 2017, ada 165.482 ha yang hangus sedangkan hingga Agustus tahun lalu terjadi karhutla yang melahap 71.958,71 ha.
Dalam keterangan resmi, Senin (18/2), Jokowi meluruskan bahwa bukan tidak ada kebakaran hutan, tapi angkanya turun drastis hingga lebih dari 85%.
