Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengemukakan data-data yang disampaikannya dalam berbagai kesempatan, termasuk impor jagung dan beras, diperoleh dari kementerian dan lembaga.
Jika data tersebut tidak sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden memperkirakan kemungkinan kuota impor yang diberikan tidak terealisasi.
“Ya coba dicek saja, bisa saja itu kuota tapi tidak terealisasi. Tolong dicek, dicek lapangan. Wong kita ini menyampaikan data dari kementerian, bukan karangan saya sendiri,” kata Presiden Jokowi di Tanjung Lesung, dikutip dari keterangan resminya, Senin (18/2/2019).
Misalnya yang berkaitan dengan impor jagung, Presiden menegaskan sudah mengkonfirmasi data-data tersebut ke Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan bahwa pada 2018, jumlah impornya 180.000 ton, dan juga ada ekspor 380.000 ton.
Kemudian soal impor beras meskipun produksinya berlebih, Jokowi menekankan impor yang pertama dilakukan untuk cadangan strategis.
Yang kedua, untuk hal-hal yang bersifat darurat karena bencana. Yang ketiga juga untuk cadangan jika terjadi gagal panen, ataupun jika terkena hama.
“Dari data BPS yang saya terima di 2018 itu sudah surplus 2,8 juta ton, tolong konfirmasi ke BPS. Jadi kita itu datanya data dari kementerian, dari lembaga, bukan ngarang sendiri, bukan ngarang-ngarang itu,” tegasnya.
Setelah debat Minggu kemarin (17/2), sejumlah pihak menyebut data yang disampaikan Jokowi dinilai tidak akurat alias ngawur. Salah satunya cuitan Rizal Ramli dalam akun Twitternya menulis: Semalam luar biasa banyaknya data yang ngasal, ngawur dan manipulatif.. Inilah hasil dari kultur semi feudal, ABS dan pengultusan pemimpin.. Bamyak data tidak benar dan ngawur. Menyedihkan sekali.
