Mahkamah Konstitusi Thailand Pertimbangkan Pelarangan Partai Pengusung Putri Ubolratana

Mahkamah Konstitusi Thailand, Kamis (14/2/2019), mengumumkan akan mempertimbangkan larangan terhadap partai yang menominasikan putri kerajaan sebagai perdana menteri. Hal ini dipandang bakal semakin mengurangi prospek bagi oposisi dalam pemilihan umum Maret mendatang.
Iim Fathimah Timorria | 14 Februari 2019 19:18 WIB
Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi saat menghadiri prosesi pemindahan abu jenazah mendiang Raja Thailand King Bhumibol Adulyadej, 27 Oktober 2017. - Reuters/Athit Perawongmetha

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi Thailand, Kamis (14/2/2019), mengumumkan akan mempertimbangkan larangan terhadap partai yang menominasikan putri kerajaan sebagai perdana menteri. Hal ini dipandang bakal semakin mengurangi prospek bagi oposisi dalam pemilihan umum Maret mendatang.

Partai Thai Raksa Chart yang merupakan partai besutan para pendukung Thaksin Shinawatra mengejutkan publik Thailand pekan lalu ketika mereka mencalonkan kakak Raja Maha Vajiralongkorn, Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi sebagai perdana menteri untuk Pemilu 24 Maret.

Meskipun Ubolratana telah melepas gelar kerajaannya saat menikahi warga Amerika Serikat pada 1972, keikutsertaannya ke dunia politik dengan memboncengi pihak oposisi dinilai sangat kontroversial.

Beberapa jam setelah pengumuman yang mengejutkan itu, Raja Maha Vajiralongkorn segera mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa pencalonan sang kakak adalah langkah yang "tidak pantas" dan tak sesuai konstitusi.

Komisi Pemilihan Thailand lalu mendiskualifikasi sang putri pada Senin (11/2/2019) dan mengajukan petisi kepada Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai pengusungnya. Komisi menilai pelibatan keluarga kerajaan adalah bentuk pelanggaran terhadap undang-undang pemilihan.

Pihak pengadilan pun menyatakan mereka mempertimbangkan pengajuan kasus ini.

"Mahkamah Konstitusi dengan suara bulat menerima petisi tersebut untuk dipertimbangkan," kata mereka dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

Mahkamah Konstitusi memberi tenggat tujuh hari pada Partai Thai Raksa Chart untuk memberi tanggapan tertulis atas keputusan tersebut. Mereka menjadwalkan sidang perdana pada 27 Februari mendatang.

Sementara itu, puluhan aktivis prodemokrasi berkumpul di depan Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama untuk memprotes pembubaran partai. Mereka menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik politik di Thailand.

Seorang pejabat partai, Chaturon Chaisang, dalam konferensi pers sebelum pengumuman pengadilan, menyatakan partai akan mematuhi keputusan apa pun.

"Jika ada peluang atau jalan supaya kami dapat membantu mengonfirmasi niat baik dan tindakan jujur komite eksekutif partai, kami siap untuk memberi bantuan," kata Chaturon.

Jika terbukti bersalah melanggar undang-undang pemilu, partai tersebut akan dibubarkan dan anggota komite eksekutifnya dilarang memegang jabatan politik.

Partai Thai Raksa Chart adalah satu dari beberapa partai yang didirikan para loyalis Thaksin untuk menghadapi sistem pemilihan yang baru. Partai-partai ini mendukung satu sama lain apabila salah satu di antaranya didiskualifikasi dalam pemilu.

Pemilu Maret mendatang akan menjadi arena persaingan antara perdana menteri yang didukung militer, Prayuth Chan-ocha dan para pendukung Thaksin, mantan perdana menteri Thailand yang dikudeta pada 2006 silam. Meski kini berada di pengasingan, ia masih memiliki dukungan yang kuat, terutama di kalangan penduduk daerah pinggiran.

Sumber : Reuters

Tag : thailand
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top