Bisnis.com, JAKARTA — Koalisi partai pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di DPR dinilai masih lemah. Penambahan partai dalam koalisi itu pun diyakini menjadi kebutuhan.
Hal itu diungkapkan Politisi Demokrat Andi Mallarangeng. Partai Demokrat sendiri merupakan salah satu partai dalam koalisi yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
Andi menyoroti bahwa suara yang dimiliki oleh partai politik pendukung Prabowo-Gibran di parlemen hanya 48%, sehingga tidak mencapai suara mayoritas. Padahal, jelas dia, Prabowo-Gibran memerlukan suara mayoritas di DPR untuk melancarkan program-program pemerintahannya mulai Oktober 2024 mendatang.
"Memang ada kebutuhan menambah koalisi pemerintahan, karena sampai sekarang hasil pemilu legislatif itu [suara] Koalisi Indonesia Maju empat partai masih 48% di parlemen. Jadi ada kebutuhan untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen," jelasnya pada diskusi Polemik Trijaya FM yang disiarkan di YouTube Trijaya FM, Sabtu (4/5/2024).
Oleh sebab itu, Andi mengakui perlunya tambahan suara di parlemen dengan mengajak partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju. Dia menyerahkan semua keputusannya kepada Prabowo sebagai presiden terpilih.
Namun, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menilai dukungan tambahan dari satu partai saja sudah cukup untuk meningkatkan suara Koalisi Indonesia Maju di DPR.
Baca Juga
Adapun berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pileg 2024 oleh KPU, terdapat empat partai di luar koalisi Prabowo-Gibran yang lolos ke parlemen untuk 2024–2029 yakni PDIP, PKB, Nasdem dan PKS.
"Sebenarnya tambah satu pun cukup lebih dari 50%, tetapi sekali lagi tergantung pak Prabowo apakah hanya satu lagi atau dua, atau tiga tapi rasanya tidak usah empat-empatnya, perlu juga ada yang menjadi oposisi," terang Andi.
Berdasarkan catatan Bisnis, Prabowo pun sudah bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta Ketua Umum Nasdem Surya Paloh usai ditetapkan sebagai presiden terpilih. Kedua partai pun diketahui menjajaki potensi untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Andi pun mengaku tak masalah apabila Nasdem atau PKB bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, kendati Demokrat dinilai pernah "dikhianati" oleh keduanya. Demokrat sebelumnya meninggalkan Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, usai Surya Paloh memilih Cak Imin sebagai calon wakil presiden.
Pria yang pernah menjabat sebagai juru bicara kepresidenan era Susilo Bambang Yudhoyono itu menilai, konsistensi untuk mendukung Prabowo-Gibran merupakan hal terpenting bagi setiap partai yang ingin bergabung ke pemerintahan.
"Jangan sampai terulang lagi situasi di mana dia berada dalam pemerintahan tetapi rasanya seperti oposisi. Itu kan enggak elok. Jadi ya kalau di dalam bersama-sama berjuang menyukseskan pemerintahan Prabowo sampai selesai masa jabatan. Kalau enggak konsisten, satu kakinya di dalam, satu kakinya lain mau di oposisi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
