Bisnis.com, JAKARTA – Debat calon presiden (capres) putaran kedua digelar Minggu (17/2/2019). Salah satu yang dibahas adalah masalah infrastruktur. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sejak awal kampanye memastikan tidak akan fokus pada pembangunan jalan tol karena tidak dirasakan rakyat kecil.
Berdasarkan visi-misi Prabowo Subianto yang ditelusuri Bisnis.com, isu infrastruktur berada di dalam sub program empat pilar menyejahterakan Indonesia.
Prabowo-Sandi memiliki visi-misi pilar ekonomi, pilar kesejahteraan rakyat, pilar budaya dan lingkungan hidup, serta politik hukum dan pertahanan keamanan.
Pada program aksi bidang ekonomi, Prabowo-Sandi berjanji menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan rakyat melalui penyusunan anggaran berpihak rakyat.
“Kebijakan ekonomi pro-penciptaan lapangan kerja, kebijakan fiskal yang pro-daya beli masyarakat, kebijakan subsidi yang mendorong kemampuan produksi, kebijakan yang menjadikan harga terjangkau dan stabil, serta pembangunan infrastruktur pertanian dan desa yang mendukung berkembangnya sektor produktif,” tulis visi misi.
Selanjutnya, pasangan yang membentuk Koalisi Indonesia Adil Makmur ini ingin mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi dan distribusi gas baik oleh BUMN atau swasta.
Baca Juga
Prabowo-Sandi juga bakal menyelaraskan pembangunan infrastruktur, fasilitas pendukung, dan kawasan industri nasional dengan sumber-sumber ekonomi produktif.
“Mengembangkan infrastruktur pendukung di daerah terpencil, perbatasan, dan pulau-pulau kecil, serta pulau terluar. Pembenahan infrastruktur yang membuka kesempatan lapangan kerja dan memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian,” jelasnya.
Target terakhir ada pada pilar kesejahteraan rakyat. Prabowo-Sandi memiliki program aksi menyelenggarakan gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan demi meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.
Sementara itu, Sandi memastikan bahwa apabila dia bersama Prabowo menjadi Presiden dan Wakil Presiden, pembangunan infrastruktur dibuat tanpa utang dan membebani anggaran negara.
Ini dibuktikannya dengan membangun Tol Cipali sepanjang 116 Km yang tidak mengeluarkan dana sepeserpun dari pemerintah.
“Di samping dana swasta murni, pemerintah juga dapat mendorong penguatan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam skema PPP [public private partnership]. Skema PPP atau KPBU [kerja sama pemerintah dan badan usaha] sudah ada dasar hukumnya, tetapi saat ini belum maksimal dalam implementasinya. Proyek-proyek insfrastruktur dengan skema PPP belum dioptimalkan sehingga banyak yang terlambat diputuskan,” jelas Sandi.
.JPG?w=300&h=221)
