Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin memuji upaya pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dalam menghentikan perang Ukraina dan mengisyaratkan peluang kesepakatan senjata nuklir pada KTT Alaska pekan ini.
Dalam pernyataan publik pertamanya sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana KTT Alaska, Putin memimpin rapat dengan pejabat senior Rusia di Kremlin pada Kamis (14/8/2025) waktu setempat untuk memberikan pengarahan terkait perkembangan negosiasi dengan AS mengenai Ukraina.
“Pemerintahan Amerika saat ini… menurut saya, tengah melakukan upaya yang cukup energik dan tulus untuk menghentikan permusuhan, mengakhiri krisis, dan mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat,” kata Putin dikutip dari CNN International, Jumat (15/8/2025).
Dia menambahkan KTT dengan AS bertujuan untuk menciptakan kondisi jangka panjang bagi perdamaian antara negara Rusia dan Ukraina, serta di Eropa dan dunia secara keseluruhan.
Putin mengisyaratkan perdamaian yang lebih luas dapat dicapai jika pada tahap-tahap berikutnya pembicaraan dengan AS menghasilkan kesepakatan di bidang pengendalian senjata ofensif strategis.
Meski tidak merinci bentuk kesepakatan yang dimaksud, sebagian besar perjanjian senjata strategis AS–Rusia sebelumnya mencakup senjata nuklir atau sistem rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir.
Baca Juga
Kedua negara sebelumnya membatasi persenjataan nuklir mereka melalui perjanjian New START yang berlaku sejak 2011. Perjanjian tersebut memberi waktu tujuh tahun bagi kedua pihak untuk memenuhi batas jumlah senjata nuklir jarak antarbenua yang dapat dikerahkan. Namun, New START akan berakhir pada Februari 2026.
Di tengah hubungan yang tegang, Trump bulan ini mengatakan telah memerintahkan dua kapal selam nuklir AS ditempatkan secara strategis di dekat Rusia sebagai respons atas pernyataan yang disebutnya “sangat provokatif” dari Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia yang kini menjabat wakil ketua Dewan Keamanan Rusia.
Medvedev kerap melontarkan komentar keras di media sosial, termasuk mengangkat isu ancaman perang nuklir. Namun, Trump menegaskan langkah tersebut diambil jika pernyataan yang bodoh dan memicu itu ternyata bukan sekadar retorika.
