Bisnis.com, TANGERANG—Persoalan sinkronisasi layanan ijin usaha terintegrasi (online single submission/OSS) menjadi sorotan utama kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Kerjasama Ekonomi Regional (KER) DPR ke Provinsi Banten.
Ketua Panja KER Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Juliari P Batubara mengatakan bahwa sistem OSS merupakan kebijakan pemerintah yang sangat bagus. Hanya saja, karena belum sinkronnya sistem yang digunakan pemerintah di tingkat pusat dengan pemerintah daerah termasuk, Kabupaten Tangerang, maka hal itu menjadi kendala bagi masuknya investasi asing maupun dalam negeri.
Padahal, ujarnya, melalui sistem integrasi itu semua pihak bisa melihat sistem perijinan secara menyeluruh dan termonitor dalam satu atap.
Apalagi, hingga kini sektor industri manufaktur masih tumbuh dengan baik di Indonesia. Buktinya pada tahun lalu, sektor tersebut memberi kontribusi hingga 20,27% terhadap perekonomian nasional.
Juliari juga menambahkan bahwa sistem OSS harus terintegrasi dengan sistem peta tunggal (one single map). Dengan demikian, tidak ada lagi persoalan zonasi karena di seluruh wilayah Indonesia hanya ada satu peta acuan atau peta tunggal.
”Sistem ini bisa dikontrol sehingga tumpang tindih perijinan bisa terminimalisir. Artinya, kendala yang disampaikan oleh pemerintah daerah harus diketahui oleh pemerintah pusat,” kata politisi PDIP yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua BKSAP tersebut di Kantor Bupati Tangerang, Selasa (29/1). Turut serta dalam kunjungan kerja tersebut Anggota Panja KER, Roy Suryo dari Fraksi Demokrat dan Jazuli Juwaini dari Fraksi PKS.
Baca Juga
Selain bertemu para pejabat jajaran Pemkab Tangerang, para politisi itu juga melakukan kunjungan ke industri makanan ringan PT. Indofood Fritolay Makmur di kawasan industri cikupa Mas.
Sementara itu, Bupati Tangerang, Provinsi Banten, Ahmed Zaki Iskandar mengakui selama ini kendala yang dihadapi sektor industri di wilayahnya tidak saja persoalan OSS, tapi juga persoalan ketenagakerjaan.
Menurutnya, dalam hal OSS, saat ini pihaknya terus berupaya melakukan sinkronisasi sistem yang dikeluarkan oleh pemerinah pusat termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). OSS, ujarnya, perlu disinkronkan dengan sistem Tata Ruang dan izin lokasi.
”Kita menemukan dilapangan ketidaksesuaian data lapangan dari para pelaku usaha sehingga hal ini menjadi kendala pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan,” katanya.
Karena itu dia berharap kunjungan kerja angota Panja KER tersebut akan bisa membawa aspirasi rakyat kabupaten berpenduduk tiga setengah juta jiwa tersebut.
Dia mengakui sebagai kabupaten bertajuk seribu industri, Tangerang merupakan kawasan industri dengan pertumbuhan lima tertinggi di Indonesa.
