Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pompeo Perintahkan Pegawai Pemerintah AS Tinggalkan Venezuela

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo memerintahkan sebagian besar pegawai pemerintah AS untuk meninggalkan Venezuela pada hari Kamis (24/1/2019).
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 25 Januari 2019  |  08:00 WIB
Mike Pompeo - reuters
Mike Pompeo - reuters

Kabar24.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo memerintahkan sebagian besar pegawai pemerintah AS untuk meninggalkan Venezuela pada hari Kamis (24/1/2019).

Hal ini menyusul adanya potensi ancaman keselamatan yang ditimbulkan setelah pemerintahan Trump menyatakan Presiden Nicolas Maduro sebagai pemimpin tidak sah.

Meskipun Pompeo awalnya mengejek permintaan Maduro agar semua diplomat AS meninggalkan Venezuela pada Sabtu sore, Departemen Luar Negeri mengeluarkan anjuran Kamis malam bahwa pegawai pemerintah AS yang tidak memiliki urusan darurat harus meninggalka negara tersebut.

Kedutaan Besar AS di Caracas akan tetap beroperasi dengan staf utama, tetapi Departemen Luar Negeri memperingatkan warga AS di negara itu bahwa pemerintah hanya memiliki kemampuan terbatas untuk menyediakan layanan darurat kepada warga di sana, dan bahwa mereka harus  sangat mempertimbangkan untuk meninggalkan Venezuela.

Ketegangan telah meningkat sejak pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido pada hari Rabu menegaskan bahwa ia menjadi presiden sementara negara itu. Presiden Donald Trump dengan cepat mengakuinya sebagai pemimpin. Keputusan awal Pompeo untuk menjaga kedutaan terbuka menarik kecaman dari beberapa anggota Kongres.

Dalam surat bersama kepada Pompeo, Ketua Urusan Luar Negeri DPR Eliot Engel dan Perwakilan Michael McCaul dari Texas mengatakan keselamatan diplomat tidak boleh dikompromikan hanya demi membuat keputusan politik bahwa As tidak lagi mengakui pemerintahan Maduro.

Pompeo mendapat ketenaran sebagai anggota kongres ketika dia menuduh Hillary Clinton, salah satu pendahulunya, mengabaikan peringatan keamanan di Benghazi, Libya, sebelum teroris membunuh empat warga as di sana pada tahun 2011.

Ditanya tentang perbandingan dengan Benghazi, Pompeo mengatakan pada komentator konservatif Laura Ingraham bahwa dia akan membuat keputusan yang tepat, namun mantan Presiden Maduro akan tahu bahwa dia tidak memiliki hak untuk mengusir warga AS.

Pemerintahan Trump telah menghadapi teka-teki yang sama pada perekonomian Venezuela yang hancur, setelah menyiapkan langkah potensial, termasuk sanksi ekonomi baru dan menunjuk negara itu sebagai negara teroris.

Namun, pada saat ini, sanksi semacam itu ditujukan pada negara yang saat ini dipimpin oleh Guaido, pemimpin oposisi Maduro. Pompeo menggarisbawahi pesan itu pada hari Kamis dengan menawarkan bantuan kemanusiaan senilai US$20 juta bagi pemerintah yang telah menggantikan rezim Maduro.

Dengan mempertahankan sedikit pekerja di kedutaan, nasib para diplomat AS akan tetap menjadi fokus ketegangan. Seorang pejabat Partai Sosialis Maduro mengancam akan mematikan aliran listrik ke kompleks kedutaan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

venezuela
Editor : Mia Chitra Dinisari

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top