Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai jawaban yang dilontarkan masing-masing paslon dalam debat perdana capres-cawapres 2019 di Hotel Bidakara pada Kamis malam tadi masih terkesan normatif.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya sebenarnya membutuhkan jawaban yang lebih 'nendang' terkait komitmen para paslon baik dari kubu 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan kubu 02 Prabowo-Sandiaga Uno.
"Komitmen ada, tapi masih perlu jawaban yang lebih 'nendang' dan tidak normatif," katanya saat dihubungi, Jumat (18/1/2019).
Menurut Saut, bila semua sepakat korupsi merupakan masuk ke dalam kejahatan luar biasa maka harus ada upaya yang sebanding untuk memberantas tindak kejahatan tersebut.
Oleh karena itu, dia mempertanyakan upaya luar biasa seperti apa yang ditawarkan dari masing-masing paslon untuk memberantas tindak pidana korupsi.
"Bahkan kita harus detail di kepastian dan kecepatan seperti apa dalam sistem di tengah law and order yang kita kenal [masih] bermasalah selama ini," ujarnya.
Baca Juga
Di sisi lain, KPK enggan membeberkan lebih jauh penilaian spesifik dari para paslon tersebut mengingat lembaga antirasuah itu adalah lembaga independensi.
Untuk jawaban yang telah diberikan para paslon, KPK menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat secara langsung.
Adapun Jokowi menyebut bahwa dalam mencegah tindak pidana korupsi, dibutuhkan transparansi dalam melakukan rekrutmen pejabat. Hal itu juga guna menghindari nepotisme.
Jokowi juga menekankan tentang pentingnya pengawasan baik internal maupun eksternal untuk perbaikan birokrasi yang bersih.
Sementara Prabowo menyebut bahwa gaji pejabat di pemerintahan masih tergolong rendah atau tidak realistis sehingga ada upaya untuk melakukan korupsi.
Dia pun berkomitmen untuk menambah gaji para pejabat dan ASN, di samping mendirikan lembaga KPK di setiap daerah.
"Jadi kita perbaiki penghasilannya, itu yang kita perlukan," katanya.
