Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan menghentikan kampanye imunisasi campak-rubella sesuai rekomendasi sejumlah organisasi kedokteran.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kementerian Kesehatan Anung Sugihanton mengatakan, kampanye imunisasi campak-rubella dihentikan, tetapi pelayanan imunisasinya tetap dilanjutkan. Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi sejumlah organisasi kedokteran seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI).
''Statement kampanye campak dan rubella atas saran IDAI, Komnas KIPI, kami hentikan. Tapi layanan imunisasi untuk campak dan rubella tetap dilanjutkan sebagai bagian dari pelayanan,'' ucap Anung, dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, Rabu (9/1/2019).
Menurutnya, esensi dari rekomendasi tersebut adalah masuknya imunisasi campak-rubella ke kegiatan imunisasi rutin lengkap.
Terkait belum tercapainya target imunisasi di luar Jawa, Anung menegaskan perlu menguatkan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Hasil cakupan di Jawa tampak menunjukkan kasus campak-rubella menurun jauh setelah mencapai 100% pada 2017.
''Tapi untuk meningkatkan cakupan yang di luar Jawa, surveilans PD3I harus ditingkatkan. Kami sekarang melakukan pemetaan risiko wilayah atau potensi wilayah yang perlu diwaspadai terjadinya PD3I. Variabelnya secara makro mencakup target imunisasi, kegiatan laporan surveilans, dan pelaporan surveilans pasif di RS,'' katanya.
Lebih lanjut, Anung menjelaskan pelaporan pasif di rumah sakit bukan hanya soal cakupan, tetapi soal Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di rumah sakit. Hal ini harus dicermati karena congenital rubella syndrome misalnya, perlu perhatian dari beberapa dokter spesialis, yakni spesialis mata, THT, dan spesialis jantung untuk memastikan diagnosis bahwa seorang anak terkena congenital rubella syndrome.
''Karena belum semua RS di tingkat kabupaten/kota mempunyai tiga spesialis ini, inilah yang jadi tantangan kami ke depan dalam mengamati atau meminimalkan kejadian yang tidak diinginkan karena anak tidak diimunisasi,'' katanya.
Dalam 6 bulan ke depan, Anung mengharapkan akan ada data yang dapat diolah dari berbagai hal yang berkaitan dengan imunisasi, surveilans, dan risiko di lapangan saat dilakukan kampanye campak-rubella selama 2 tahun terkahir.
''Harapannya di akhir 2019 semua jenis cakupan imunisasi di atas 95% perkabupaten/kota di Indonesia,'' kata Anung.
