Bisnis.com, JAKARTA – Kurang dari dua pekan yang lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron begitu menyanjung kiprah aliansi otomotif global Renault dan Nissan.
Dengan bangga Macron berdiri bersama Carlos Ghosn, pimpinan Renault SA dan Nissan Motor Co., di sebuah pabrik di utara Prancis saat mengumumkan bahwa pabrikan mobil asal Prancis tersebut akan memproduksi van untuk Nissan.
Kehadiran Ghosn di Pabrik Maubeuge pada 8 November disambut para pejabat lokal. Ghosn dan Macron kemudian mendatangi tempat perakitan, di mana mereka diperlihatkan tablet yang digunakan untuk mengatur produksi dan drone yang digunakan untuk memeriksa pabrik.
Ghosn bahkan bersedia diwawancarai Bloomberg News di mana dia berbicara tentang insentif yang pemerintah Prancis tawarkan kepada konsumen untuk membeli mobil yang lebih ramah lingkungan.
Namun kini Macron dihadapkan dengan potensi kejatuhan menyusul pengumuman yang mengejutkan atas pemecatan Ghosn baik sebagai pemimpin Renault SA dan Nissan karena dugaan manipulasi data penghasilan awal pekan ini.
Dilansir dari Bloomberg, Rabu (21/11/2018), Macron masih belum banyak berkomentar soal kasus tersebut sejauh ini. Dia hanya mengatakan bahwa pemerintah akan "sangat waspada" mengenai stabilitas aliansi Renault-Nissan.
Pemerintah Prancis sendiri telah menghadapi tekanan yang semakin meningkat untuk menggunakan otoritasnya sebagai salah satu pemegang saham di Renault.
Pihak oposisi Macron menyerukan Ghosn untuk meninggalkan Renault serta mengkritik pedas pemerintah yang dinilai tidak bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap 15% sahamnya di produsen mobil tersebut.
Dengan Ghosn yang ditahan oleh pihak berwenang di Jepang dan Renault-Nissan berupaya mencari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, skandal ini menggema di seluruh dunia.
Meski demikian di Prancis, kepentingan Renault terhadap sejarah industri tidak bisa dianggap enteng dan membantu menjelaskan potensi atas dampak politik.
Pertanyaan yang mengemuka saat ini adalah apa pengaruh skandal itu terhadap Macron. Bahkan jika penghindaran pajak yang dituduhkan oleh Ghosn tampaknya terpusat di Jepang, seberapa sensitifkan isu soal upah bagi orang-orang kaya di Prancis?
Tak lama setelah resmi terpilih sebagai Presiden Prancis pada Mei 2017, Macron menghapus pajak kekayaan dan memotong pajak atas modal dan perusahaan. Akibatnya, Macron dicap sebagai “Presiden orang-orang kaya” oleh para lawannya.
Macron memang telah kerap berbicara tentang keinginan agar warga Prancis merasa nyaman melakukan bisnis.
Berulang kali pula ia menuturkan bahwa menciptakan lingkungan kerja dan pajak yang lebih bersahabat akan menguntungkan semua orang dengan menciptakan lebih banyak pekerjaan. Pada saat yang sama, dia berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan juga memiliki tanggung jawab.
Tetap saja, Macron terkesan masih enggan berbicara mengenai skandal yang menyandung Ghosn.
Pada Selasa (20/11), di depan warga Prancis di Brussels, ia hanya menyampaikan tujuannya untuk meluncurkan reformasi mendalam demi menjadikan Prancis kekuatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tak terdengar nama Ghosn di dalamnya.
