Inggris Siapkan Potongan Pajak Rp17,5 triliun bagi Peritel

Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond kemungkinan akan memberikan pemotongan pajak sebesar 900 juta pound atau sekitar Rp17,5 triliun kepada pengecer kecil dalam anggaran tahunannya untuk membantu mereka bersaing dengan e-commerce.
Rayful Mudassir | 27 Oktober 2018 08:44 WIB
Seorang warga melewati poster diskon di Oxford Street, London, Inggris, pada 18 Desember 2016. - Reuters/Neil Hall

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond kemungkinan akan memberikan pemotongan pajak sebesar 900 juta pound atau sekitar Rp17,5 triliun kepada pengecer kecil dalam anggaran tahunannya untuk membantu mereka bersaing dengan e-commerce.

Banyak peritel kecil telah lama mengeluhkan sistem perpajakan Inggris yang dinilai lebih menyukai pengecer online dan toko-toko di luar kota, yang mendapatkan pajak properti bisnis yang lebih rendah dari perusahaan yang berkantor pusat di pusat kota. Di pusat kota pajak ditetapkan lebih mahal dibandingkan dengan kawasan lain.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Inggris mengatakan bahwa mulai tahun depan, hampir setengah juta peritel kecil akan menikmati potongan sepertiga dari pajak properti mereka, yang dikenal sebagai business rates.

Lebih dari 650 juta pound akan tersedia selama empat tahun ke depan untuk meningkatkan infrastruktur serta hubungan properti dan transportasi yang kurang dimanfaatkan di pusat perbelanjaan kota.

"Paket ini akan memberikan bantuan jangka pendek bagi peritel yang kesulitan dan visi jangka panjang untuk pusat kota, membantu mereka untuk memenuhi tantangan baru yang dibawa oleh kebiasaan belanja kita yang berubah," demikian disampaikan Kemenkeu Inggris seperti dilansir Reuters, Sabtu (27/10/2018).

Pajak properti peritel naik menjadi 27,4 miliar pound pada 2017, nyaris 4% dari total penerimaan pemerintah.

Lebih dari 80% orang dewasa Inggris berbelanja online tahun lalu, proporsi tertinggi di Eropa. Tetapi ada kekhawatiran publik dan politik yang luas tentang sejauh mana raksasa online seperti Amazon secara hukum mampu menghindari membayar pajak Inggris karena struktur multinasional mereka.

Pada awal bulan ini, Hammond mengatakan Inggris secara sepihak akan menerapkan pajak layanan digital jika tidak ada kesepakatan internasional segera tentang penerapan pajak perusahaan-perusahaan internet berskala besar.

Dia telah menunjuk Jason Furman, yang menjabat sebagai kepala ekonom untuk mantan Presiden AS Barack Obama, memimpin peninjauan rezim persaingan Inggris, untuk memastikan hal itu cocok untuk era digital.

Tag : ritel, inggris
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top