Kemenlu Klaim Catat Kemajuan Signifikan dalam Perundingan Perbatasan

Kementerian Luar Negeri memaparkan empat tahun capaian pemerintahan Jokowi-JK di bidang diplomasi kedaulatan, perlindungan WNI, ekonomi, dan peran internasional.
Iim Fathimah Timorria | 25 Oktober 2018 11:42 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan keterangan seputar pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Chied Officer SAR Hong Kong Carrie Lam di Istana Merdeka, Rabu (25/4/18) - Bisnis / David Eka Issetiabudi

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri memaparkan empat tahun capaian pemerintahan Jokowi-JK di bidang diplomasi kedaulatan, perlindungan WNI, ekonomi, dan peran internasional.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mencatat terdapat kemajuan signifikan dalam penyelesaian perundingan perbatasan. Capaian tersebut tidak terlepas dari intensifikasi diplomasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) selama empat tahun terakhir.

“Selama 2015, kita melakukan 25 perundingan, pada 2016 ada 36 kali, pada 2017 sebanyak 35 perundingan, dan pada Januari-Oktober 2018 sudah 19 kali berunding untuk masalah perbatasan,” sebutnya di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Melalui serangkaian perundingan tersebut, sejumlah kesepakatan perbatasan dengan negara tertangga berhasil dicapai. Di antaranya penyelesaian perundingan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Filipina, yang kini telah diratifikasi oleh DPR menjadi UU.

Indonesia juga menyelesaian perjanjian batas laut dengan Singapura di Selat Singapura bagian timur yang sempat memakan waktu negosiasi cukup lama. Perjanjian ini telah diratifikasi pada Desember 2016 usai ditandatangi kedua negara pada 2014.

Kemenlu bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menyebutkan capaian penandatanganan dua nota kesepahaman soal survei dan demarkasi dengan Malaysia.

Retno menyampaikan urusan diplomasi perbatasan tidak pernah menjadi urusan yang mudah. Untuk itu, pemerintah melalui Kemenlu terus berusaha melakukan intensifikasi diplomasi perbatasan demi menjaga kedaulatan Indonesia.

"Ini adalah diplomasi untuk rumah kita dan kalau sudah menyangkut kedaulatan, tidak ada ruang untuk kompromi,” tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kemenlu, wilayah perbatasan

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top