Bisnis.com, JAKARTA - Koalisi partai pendukung calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto terancam pecah? Partai Keadilan Sejahtera mempertimbangkan opsi abstain dalam Pemilu Presiden 2019 apabila koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai calon wakil presiden.
"Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinan," kata Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Aliyuddin di Jakarta, Rabu (1/8/2018).
Dia memastikan keputusan PKS abstain atau tidak bergantung pada pembahasan DPP PKS dan Majelis Syuro PKS.
Menurut dia, PKS masih menunggu keputusan Prabowo menentukan cawapresnya karena bisa saja nama yang diambil di luar sembilan nama yang diajukan PKS.
Ketika nama lain yang keluar, pihaknya akan membawa kembali ke DPP PKS dan Majelis Syuro PKS. Apakah itu diterima atau tidak itu bergantung pada pembahasan.
"Posisi kami menunggu apa keputusan Prabowo, mungkin koalisi bisa tetap berjalan jika tidak, ya, mungkin ada pembicaraan," ujarnya.
Suhud tidak setuju apabila dikatakan pembahasan nama cawapres di koalisi Prabowo berhenti atau "mentok" karena saat ini belum ada kesamaan sikap dan pandangan serta masih dalam pembahasan.
Dia mengatakan pertemuan antara Partai Gerindra, PKS, dan PAN pada Selasa (31/7) malam yang melibatkan unsur ulama, masih membicarakan penyamaan visi dan misi terkait dengan kondisi yang ada dan simulasi siapa yang kira-kira akan dimajukan.
"Memang belum sampai pada kesimpulan siapa yang didorong. Belum ada kesepakatan," ujarnya.
Menurut dia, rekomendasi ijtima ulama merupakan usulan tambahan dan menjadi bagian yang diperjuangkan PKS dalam pembicaraan di koalisi.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria membantah bahwa ada kesepakatan antara partainya dengan PKS bahwa bakal calon wakil presiden diberikan kepada PKS, karena hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait posisi tersebut.
"Belum sampai pada kesepakatan siapa yang menjadi Cawapres," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan Partai Gerindra menghormati rekomendasi ijtima ulama yang mendorong Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustadz Abdul Somad sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Menurut dia, di luar nama-nama yang beredar ada sembilan nama dari PKS dan mengerucut satu nama, lalu dari PAN ada empat nama dan mengerucut satu nama yaitu Zulkifli Hasan, dan Partai Demokrat ada nama Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga
"Di luar itu ada nama yang juga harus menjadi perhatian bersama yaitu ada nama Anies Baswedan non-partisan yang sangat kami pertimbangkan," ujarnya.
Jangan Kukuh-Kukuhan
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan meminta PKS tidak bersikukuh agar Prabowo Subianto memilih kader partai tersebut sebagai bakal calon wakil presiden berdasarkan hasil rekomendasi ijtima ulama.
"Kita jangan kukuh-kukuhan, capres itu akan memilih pendampingnya dan pada akhirnya capres yang tentukan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/7/2018).
Hal itu dikatakannya terkait dua nama yang direkomendasikan ijtima ulama sebagai cawapres pendamping Prabowo yaitu Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad.
Dia menilai lebih baik Prabowo sebagai capres memilih sendiri cawapresnya tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk partai pendukungnya.
"Terkait cawapres akan terserah pada capresnya, capres menentukan yang mana saja," ujarnya.
