Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Puji Keberhasilan Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan angka kemiskinan yang dinilai sudah pada jalur yang benar.
Warga beraktivitas di rumah semi permanen yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta, Minggu (11/6)./Antara-Aprillio Akbar
Warga beraktivitas di rumah semi permanen yang berada di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta, Minggu (11/6)./Antara-Aprillio Akbar

Kabar24.com, KUPANG - Apresiasi atau pujian dilontarkan pihak DPR atas keberhasilan pemerintah menurunkan angka kemiskinan.

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah menurunkan angka kemiskinan yang dinilai sudah pada jalur yang benar.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher kepada wartawan di Kupang, Kamis (5/4/2018), mengatakan menurunnya angka kemiskinan di Indonesia itu indikasinya terlihat dari terus menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

"Kalau kita perhatikan, angka kemiskinan terus menurun dari sekitar 27 juta pada 2016, menjadi 26-an juta pada 2017. Ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial sudah berada di jalur yang benar," katanya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik per September 2016, terdapat 27,76 juta penduduk miskin. Sedangkan pada September 2017, jumlah penduduk miskin turun jadi 26,58 juta (10,12%) atau berkurang 1,18 juta jiwa dalam setahun.

Menurut Ali, penurunan ini tidak lepas dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat yang diluncurkan pemerintah khususnya Kementerian Sosial. Termasuk di dalamnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebagainya.

Untuk memastikan semua program berjalan efektif dan akurat, Komisi VIII melakukan pengawasan dengan berbagai metode.

Metode dimaksud mulai dari pengawasan langsung bersama Mensos seperti yang sedang berlangsung, atau melalui kewenangan konstitusional DPR, seperti kewenangan anggaran, legislasi, selain juga fungsi pengawasan.

"Bentuk dukungan kami cukup jelas. Pada 2016, DPR menyetujui anggaran sebesar Rp16 triliun untuk Kementerian Sosial. Tahun 2017 menjadi Rp21 triliun dan pada 2018 ini menjadi Rp41 triliun," kata Ali.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper