Bisnis.com, JAKARTA - Bantuan logistik dan tenaga dikirimkan Kementerian Sosial ke Nusa Tenggara Barat terkait gempa yang terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Kementerian Sosial RI menurunkan 60 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP), serta menyalurkan berbagai bantuan logistik menyusul gempa bumi berkekuatan 6,4 SR yang mengguncang Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (29/7/2018) pagi.
“Bantuan logistik sudah dalam perjalanan menuju lokasi terdampak gempa. Tim LDP melaporkan bahwa mereka juga sudah bergerak. Kita upayakan bantuan secepat-cepatnya untuk penanganan warga terdampak gempa,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan untuk pertolongan pertama, Kampung Siaga Bencana Desa Darakunci Kecamatan Sambalia Kabupaten Lombok Timur telah melakukan evakuasi bersama Tagana.
Bantuan logistik seperti matras, tenda, perlengkapan anak, perlengkapan lansia, makanan siap saji, dan lainnya dikirimkan bertahap.
“Dapur umum akan didirikan di titik pengungsian. Segera kami informasikan update-nya,” tegas Dirjen.
Ia mengatakan untuk penanganan gempa di NTB, layanan dasar korban terdampak sudah dilakukan sebagaimana yang selalu ditekankan Menteri Sosial bahwa sesaat setelah terjadinya bencana Kemensos bersama dinsos setempat harus merespons dengan cepat, segera turun ke lokasi dan membawa bantuan.
Selanjutnya akan dilakukan pendataan jumlah korban dan santunan untuk korban luka maupun korban meninggal. Hingga Minggu siang, tercatat 10 orang meninggal dunia, 40 orang luka-luka dan sedikitnya 300 rumah rusak.
“Datanya akan terus kami perbarui karena tim masih terus melakukan pendataan. Sesuai SOP, untuk korban meninggal akan mendapat santunan Rp15 juta per orang yang diserahkan kepada ahli waris. Sementara untuk korban luka mendapat bantuan biaya pengobatan sebesar Rp2,5 juta per orang. Namun ini tentunya akan diserahkan menunggu seluruh data masuk,” demikian Harry dalam keterangan resmi dari Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial RI.
