Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia berharap Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA dapat diimplementasikan sepenuhnya sehingga Iran bisa bebas dari sanksi ekonomi.
Seperti dihimpun Bisnis.com, sebelumnya Amerika Serikat keluar dari perjanjian yang disepakati pada 2015 itu. Langkah tersebut ditempuh Amerika Serikat karena tidak membahas program rudal balistik Iran atau perannya dalam perang di Suriah dan Yaman, serta tidak permanen mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.
JCPOA berisikan persetujuan bagi Iran untuk membatasi aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.
Amerika Serikat juga menyatakan akan kembali menerapkan sanksi terhadap Iran dan mengajak sekutunya melakukan hal serupa.
Terkait dengan hal itu, Wakil Presiden Iran Bidang Perempuan dan Keluarga Masoumeh Ebtekar menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden RI. Dalam kesempatan tersebut Jusuf Kalla didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Menurut Retno, Indonesia merupakan negara yang selalu menghormati hubungan antarnegara. Indonesia menurutnya percaya pada kekuatan negosiasi dalam menyelesaikan masalah apapun, dengan hasil yang menguntungkan semua pihak.
“Karena itu dalam konteks JCPOA, kami menghormati hasil negosiasi yang cukup panjang itu. Kami tahu ada satu pihak yang sudah menarik diri dari JCPOA dan kita menyesalkan penarikan diri itu,” ujarnya, Rabu (11/7/2018).
Kendati demikian Indonesia tetap berharap agar pihak-pihak lain yang menyepakati JCPOA untuk terus melanjutkan kesepakatan yang sudah ada.
Seperti diketahui, pada 6 Juli 2018 lalu di Wina, Austria, dilakukan pertemuan tingkat menteri yang dihadiri Iran, Jerman, Perancis, Rusia, dan China.
“Jadi komisi bersama untuk JCPOA. Kalau kita baca isi dari hasil pertemuan pada tingkat menteri JCPOA itu, maka memberikan harapan baru, memberikan platform baru bahwa JCPOA ini akan dapat dilanjutkan. Dan tentunya tantangannya dan sekaligus harapan Indonesia hasil dari pertemuan di Wina tanggal 6 Juli akan dapat diimplementasikan sepenuhnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, Retno menegaskan Indonesia sendiri akan terus melakukan komunikasi terutama dengan pihak Uni Eropa.
