Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo untuk menetapkan Komjen Pol Muhammad Iriawan sebagai Plt. Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan merupakan domain pemerintah.
"Seharusnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tentu harus hormati keputusan itu," ujar Ace, Senin (18/6/2018).
Pernyataan itu disampaikannya setelah perwira tinggi Polri yang juga Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Komjen Pol Mochamad Iriawan atau yang biasa disapa Iwan Bule resmi menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Masa jabatan Ahmad Heryawan sebagai Gubernur Jawa Barat habis pada 13 Juni 2018 lalu.
Akan tetapi, Ace mengingatkan agar Iwan Bule menjaga netralitasnya dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Jawa Barat. Pasalnyam, pada 27 Juni 2018 ini akan digelar Pilkada dan salah satu peserta berasal dari keluarga Polri, yakni Cawagub Anton Charliyan yang merupakan mantan Kapolda Jawa Barat.
"Kami akan memantau dan mengawasi kinerja Pak Iwan Bule untuk menjaga netralitasnya. Jika tidak netral, tidak hanya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian yang akan hilang, tapi juga pemerintah juga akan rusak di mata publik," ujarnya.
Gubernur Lemhannas Agus Widjojo sebelumnya membenarkan Iriawan akan dilantik sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat. Iriawan mengisi kekosongan Ahmad Heryawan yang memasuki pensiun.
Dia menuturkan, nama itu muncul atas permintaan dari Kemendagri.
"Ada suratnya sih (soal permintaan menjadi Pj Gubernur)," ujar Agus kepada wartawan. Dia mengatakan permintaan itu datang sekitar pekan lalu.
"Sudah seminggu, mungkin dua minggu yang lalu," ujar Agus.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar, enggan berkomentar banyak mengenai penjabat gubernur Jabar.
"Saya selaku kapuspen secara resmi kami belum menerima Keppresnya. Mohon perkenan kawan-kawan konfirmasi langsung beliau," kata Bahtiar.
