Survei Charta Politika: Kepuasan Kerja Berkorelasi dengan Pilihan?

Sentimen kepuasan masyarakat terhadap performa pemerintahan provinsi di Jawa belum sepenuhnya bertuah kepada calon kepala daerah yang didukung gubernur petahana.
Samdysara Saragih | 07 Juni 2018 21:06 WIB
Varia/Cagub Jawa/Erlangga/Charta Politika

Kabar24.com, JAKARTA — Sentimen kepuasan masyarakat terhadap performa pemerintahan provinsi di Jawa belum sepenuhnya bertuah kepada calon kepala daerah yang didukung gubernur petahana.

Survei Charta Politika Indonesia pada 23-29 Mei 2018 memperlihatkan kepuasan atas kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sangat tinggi. Hasil itu berasal dari wawancara kepada 1.200 responden di tiap provinsi yang dipilih secara acak. Marjin kesalahan masing-masing 2,83% pada tingkat kepercayaan 95%.

Pemprov Jabar di bawah duet Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar mampu memuaskan 69,8% masyarakat setempat. Namun, hanya 7,6% responden daerah ini yang melirik Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang didukung oleh Ahmad Heryawan atau Aher.

Di Jatim, sebanyak 77,0% masyarakat puas dengan kinerja Pemprov di bawah Soekarwo-Saifullah Yusuf. Kepada Cagub dan Cawagub Jatim Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang didukung Soekarwo, sebanyak 44,6% masyarakat memberikan suaranya atau menduduki peringkat pertama.

Untuk kasus Jateng, kepuasan terhadap pemerintah otomatis berkorelasi dengan kontestan pilkada mengingat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kembali bertarung untuk periode kedua.

Kepuasan 73,8% masyarakat terhadap Pemprov Jateng pimpinan Ganjar-Heru Sudjatmoko, terkonfirmasi dengan elektabilitas sebesar 70,5% milik duet Cagub dan Cawagub Ganjar-Taj Yasin.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menuturkan kepuasan tinggi terhadap kepala daerah petahana berkorelasi dengan tingkat keterpilihan mereka bila kembali maju.

Semenjak rezim pemilihan langsung kepala daerah dimulai pada 2005, petahana menang bila kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka mencapai 75%.

Pengecualian, kata Yunarto, hanya terjadi di Pilgub DKI Jakarta 2017 saat petahana Basuki Tjahaja Purnama gagal terpilih kembali meski kepuasan warga atas pemerintahannya mencapai di atas 75%. Manakala petahana itu tak maju kembali, tuahnya tak otomatis dirasakan oleh calon kepala daerah yang mereka jagokan.

“Kalau Ahmad Heryawan dan Soekarwo maju kembali pasti menang. Tapi calon yang mereka dukung belum tentu,” katanya di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Yunarto mengatakan hasil survei Charta Politika di Jabar, Jatim, dan Jateng tidak berhasil menemukan dampak langsung keberhasilan gubernur dengan jagoan mereka di pilkada. Jikapun ada, pengaruh tersebut biasanya didapatkan oleh wakil gubernur petahana yang ikut bertarung seperti Deddy Mizwar di Jabar dan Saifullah Yusuf di Jatim.

Namun, survei memperlihatkan pemuncak sementara elektabilitas Pilgub Jabar 2018 masih di tangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, sementara Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi satu strip di bawahnya dengan marjin ketat.

Di Pilgub Jatim 2018, pasangan Saifullah-Puti Guntur Soekarno juga hanya kalah tipis dari Khofifah-Emil.

Yunarto menilai wajar unggulan sementara di Jabar dan Jatim mendapatkan posisi itu karena bermodal popularitas. Selain itu, dukungan parpol dan rekam jejak mereka menjadi penentu tak kalah penting dalam menggaet suara masyarakat.

“Faktor inkumben tak bisa menjadi variabel tunggal mendapat suara. Kecuali di Jateng, variabel untuk daerah lain kompleks,” tutur Yunarto.

Ketika mengumumkan rilis tentang Pilgub Jabar 2018, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi juga tidak yakin faktor Gubernur Aher bakal mempengaruhi suara pasangan Sudrajat-Syaikhu. Paling banter, kepuasan 68% masyarakat Jabar atas keberhasilan Aher terdistribusi ke wakilnya yang kini kembali maju.

“Evaluasi publik atas kinerja Deddy Mizwar sebagai wagub tampak tinggi, sebesar 68%. Sama dengan Aher,” ujarnya di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top