Kabar24.com, JAKARTA — Politik uang dalam perhelatan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum, masih dianggap sebagai hal lazim di masyarakat.
Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte mengatakan bahwa ada tiga hal yang menjadi momok penting dari hadirnya politik uang di Indonesia.
Hal pertama, menurut Philips, adalah masalah kultural masyarakat Indonesia. "Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk memberikan uang sebagai balas jasa," ujarnya dalam acara bertajuk Pemaparan Hasil Survey Pilkada Serentak di 5 Provinsi yang diadakan di Hotel Morissey, Jakarta, Minggu (13/5/2018).
Dalam hal politik uang, calon kepala daerah terlebih dahulu membayar jasa para pemilih sebelum pemilihan dimulai.
Kedua, masalah tingkat ekonomi. Philips mengatakan sebagian masyarakat menerima praktik politik uang karena faktor ekonomi.
"Bagi sebagian masyarakat, uang dengan nominal Rp50.000 itu sudah sangat berarti," ujarnya.
Ketiga, hubungan vertikal yang tidak rasional antara pemilih dan calon kepala daerah. Philips menjelaskan dengan berakhirnya pemilihan kepala daerah, berakhir pula hubungan antara masyarakat dan kandidat yang dipilih.
Hubungan seperti ini menjadi pemicu dari terjadinya praktik politik uang menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
"Masyarakat berpikir, setelah pemilihan mereka tidak akan berhubungan lagi dengan calon kepala daerah. Ini menjadi salah satu hal yang mendukung terjadinya praktik politik uang," lanjutnya.
Adapun, berdasarkan hasil pemaparan survey Pilkada Serentak 2018 yang dilakukan CSIS di lima wilayah di Indonesia, persentase responden yang menyatakan akan memilih calon kepala daerah yang menawarkan uang/barang tidaklah sedikit, khususnya apabila yang menawarkan adalah tim sukses dari calon yang memang menjadi pilihan.
Di Sumatra Utara, dari 950 responden, 40,5% menyatakan akan menerima uang/barang yang ditawarkan oleh tim sukses Calon Kepala Daerah yang akan dipilih.
Di Sulawesi Selatan, untuk tipe responden yang sama, 43,9% dari 898 responden menyatakan tidak menolak politik uang dari tim sukses Calon Kepala Daerah yang akan dipilih.
Sementara itu, di Jawa Barat lebih tinggi, yakni 45% dari 956 responden menyatakan akan menerima uang/barang yang ditawarkan tim sukses calon kepala daerah yang akan dipilih.
Di Jawa Tengah, persentase responden yang menyatakan akan menerima uang/barang yang ditawarkan oleh tim sukses Calon Kepala Daerah pilihan mengalahkan Jawa Barat, yakni 48,7% dari 970 responden.
Wilayah terakhir, Jawa Timur, menduduki urutan ke-empat dalam persentase responden yang menyatakan menerima uang/barang yang ditawarkan oleh tim sukses dari calon kepala daerah pilihan.
