Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KPK Desak Pemerintah untuk Bangun Sistem Informasi Anggaran yang Transparan

Terkait dengan sembilan orang tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (4/5/2018) di Jakarta, melalui konferensi pers Agus Rahardjo menyampaikan permintaan KPK kepada Pemerintah untuk menciptakan sistem penganggaran negara yang transparan.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sitaan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X bersama delapan orang lainnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5/2018)./Antara-Indrianto Eko Suwarso
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti sitaan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat Amin Santono dapil Jawa Barat X bersama delapan orang lainnya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (5/5/2018)./Antara-Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA -- Terkait dengan sembilan orang tersangka yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (4/5/2018) di Jakarta, melalui konferensi pers Agus Rahardjo menyampaikan permintaan KPK kepada Pemerintah untuk menciptakan sistem penganggaran negara yang transparan.

Ketua KPK tersebut mengatakan KPK setuju dengan langkah pemerintahan Jokowi yang mulai menerapkan sistem informasi berbasis online untuk mendukung transparansi tersebut.

"Dulu waktu kampanye kan Pak Jokowi menginginkan itu, e-pelayanan dan budgeting, perizinan juga melalui e-perizinan, walaupun kami sadar sekali itu tidak serta-merta dapat menghilangkan praktek korupsi," ujarnya di gedung KPK (5/5/2018).

Selain itu, Agus juga menekankan kepada pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian sistem informasi berbasis online agar dapat diakses oleh masyarakat.

"Terkait dengan perbaikan sistem, kami selalu menekankan kepada pusat untuk mengedapankan transparansi kami berharap sistem informasi online bisa cepat diselesaikan," ujar Agus.

Menurut Agus, pembicaraan tentang anggaran negara, yang dilakukan secara tripartit, yakni antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian terkait, semestinya sudah sejak jauh-jauh hari diinformasikan kepada masyarakat.

"Dalam menyusun anggaran awal itu kan ada hak Yudikatif, nanti ada pembicaraan triparteid antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan kementerian atau lembaga terkait, mestinya seluruh proses pembicaraan itu jangan sampai rakyat tidak tahu," papar Agus.

Permintaan KPK tersebut tidak terlepas dari keprihatinan lembaga anti korupsi itu dengan adanya pejabat di Kementerian Keuangan yang ikut terlibat dan kemudian terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK Jumat (4/5/2018) kemarin.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan sistem informasi pemerintah yang berbasis online menjadi sangat penting karena sistem tersebut dapat menunjukkan detail dari transaksi keuangan yang terjadi.

"Itulah kenapa tadi disampaikan perlunya transparansi, karena ada orang yang bermain di dalam informasi yang tidak jelas itu," jelas Saut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper