Bisnis.com, WATES - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan kawasan sentra produksi perikanan yang diikuti konsentrasi program kegiatan dalam rangka meningkatkan produksi ikan di wilayah ini.
Kepala Bidang Perikanan Budi Daya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Leo Handoko mengatakan 3 tahun lalu, DKP membuat program perikanan budi daya tersebar kecil-kecil, sekarang dikonsentrasikan pada titik tertentu yang potensial untuk pengembangan.
"Harapan kami dengan pengembangan kawasan sentra produksi budi daya perikanan menjadi skala usaha," ungkapnya di Wates, ibu kota Kabupaten Kulon Progo, pada Kamis (19/4/2018).
Dia menjelaskan lokasi kawasan sentra produksi perikanan di Wates selaus 1,3 hektare sudah terbangun. Dia memerinci minimal mampu memproduksi 800 kg per hari, baru disebut kawasan produksi lele dalam kawasan tertentu.
Kalau ikan gurami memproduksi 600 kg per bulan, kemudian nila 10 ton per siklus karena mengarah pada mina padi. "Program pengembangan kawasan sentra produksi perikanan sudah berjalan 2 tahun," ucapnya.
Leo mengutarakan pengembangan kawasan sentra produksi perikanan tidak memerlukan lahan yang luas. Namun, perlu adanya peningkatan daya produktivitas dengan padat tebar. Saat ini, produktivitas ikan budi daya masih rendah. Saat ini, pembudi daya hanya menenar 100 sampai 150 ekor per meter kubik.
"Kami menaikan pada kepadatan tinggi. Pada 2018 ini, kami akan melakukan uji coba di Kranggan sebanyak 48 kolam dengan kepadatan 500 ekor per meter," lanjut Leo.
Kepala DKP Kulon Progo Sudarna mengemukakan pihaknya akan mengembangkan kawasan sentra produksi perikanan di empat kecamatan.
Empat kawasan sentra produksi perikanan (KSPP) dikembangkan di Kecamatan Panjatan, Nanggulan, Pengasih, dan Girimulyo.
"Kami sudah melalukan uji coba di Desa Triharjo, Kecamatan Wates. KSPP dengan sentra budi daya lele dan cacing sutera berkebang sangat bagus. Ke depan, kami berharap KSPP lainnya juga berkembang dengan baik," tuturnya Sudarna.
Dia menambahkan rencana detail teknis (DED) pengembangan KSPP sangat penting. Tanpa DED yang bagus, pengajuan bantuan anggaran ke pemerintah provinsi atau pusat tidak mungkin berhasil.
Menurut Sudarna, pengembangan KSPP, DKP tidak bisa kerja sendiri karena harus kerja sama dengan pemilik lahan. Kenyataannya, pemilik lahan paling luas di Kulon Progo adalah pemerintah desa.
"Kami sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah desa supaya dapat menyediakan luasan lahan tertentu. Harapan kami, setiap desa menyediakan lahan seluas 3-4 hektare untuk membuat KSPP," ujarnya.
Dia mengatakan DKP akan melakukan penanda tanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan pemerintah desa. Selain itu, ia berharap pemdes mengkoordinasi kelomopok pembudi daya ikan (pokdakan) untuk membentuk asosiasi. Kemudian, mereka bersama-sama membuat aturan main hak dan kewajiban kelompok yang tergabung dalam asosiasi tersebut.
"Tugas pemkab yakni memberikan fasilitas dasar, seperti membantu pembuatan kolam, kemudian irigasi untuk mendapatkan air dan pembuangan air. Kemudian, kami juga membantu dalam manajemen usahanya, " kata dia.
Sudarna mengatakan hal utama dalam pengembangan KSPP yakni kemampuan kelompok untuk mengorganisir permodalan supaya usaha tetap berjalan. Kelompok atau gabungan kelompok bisa menerapkan sistem saham untuk modal lancarnya.
"Ketika suatu usaha kawasan diusahakan satu menajemen yang dimiliki kelompok, misi usaha akan tercapai. Suatu usaha satu manajemen, dengan target akan terelisasi. Dengan demikian, kesinambungan produksi terjamin dengan kualitas juga bagus sesuai dengan permintaan awal," ujarnya.
