Bisnis.com, JAKARTA - Kantor Utusan Khusus Presiden (UKP) bidang Penetapan Batas Maritim Republik Indonesia (RI)-Malaysia tengah mempersiapkan perundingan kedelapan tentang batas maritim kedua negara, khususnya di Selat Sulawesi.
“Kemungkinan pasca-pemilu Malaysia pada bulan Mei perundingan dengan Utusan Khusus Malaysia akan dilakukan,” kata Eddy Pratomo, UKP Bidang Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia, dalam siaran pers, Selasa (3/4/2018) .
Eddy mengaku kantor UKP PBM RI-Malaysia kini memformulasikan hasil bahasan tim teknis kedua negara yang dilaksanakan di Bandung awal Maret lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan tim pakar yang digelar pertengahan bulan Maret di Jakarta.
Dalam diskusi dengan tim pakar di Jakarta itu hadir antara lain mantan Menlu Hasan Wirayuda, pakar hukum laut internasional Prof. Etty Agoes dan Prof. Hasjim Jalal, mantan Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Prof. Dr. Havas Ogroeseno, dan ahli hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana.
Selain itu, menurut Eddy, pihaknya juga menawarkan dilaksanakannya informal meeting sebagai upaya lebih memperdalam persiapan perundingan formal dalam pembahasan yang akan dilakukanutusan khusus kedua negara.
“Informal meeting ini bisa dilaksanakan di Indonesia ataupun di Malaysia,” jelas Eddy seraya menambahkan, dirinya menunggu jawaban dari utusan khusus Malaysia terkait waktu yang pasti penyelenggaraan informal meeting itu," tukasnya.
Baca Juga
Eddy juga menyampaikan bahwa usai perudingan kedelapan nanti, pihaknya akan membuka segmen baru perundingan batas maritim dengan Malaysia.
“Perundingan kedelapan diharapkan dapat menuntaskan batas teritorial di segmen Laut Sulawesi. Selanjutnya, kita akan membuka babak baru perundingan dengan membahas area batas maritim di sekitar Laut Natuna,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan mengirimkan tim teknis inter kementerian untuk meninjau langsung batas maritim RI-Malaysia di Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.
Peninjauan ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung situasi dan konfigurasi pantai di sekitar lokasi yang akan dibahas, yakni di sekitar Natuna.
“Kita juga akan menyerap masukan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat, Pemkab Sambas, Universitas Tanjung Pura, dan pihak-pihak terkait lainnya yang terkait dengan kepentingan perundingan batas maritim RI-Malaysia di wilayah Laut Kalimantan Barat tersebut,” pungkas Eddy.
