Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Politisi Nasdem : Indonesia Bubar jika Pasal LGBT Dihilangkan dari RKUHP

Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP telah mencerminkan aspirasi hukum masyarakat Indonesia yang heterogen.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 28 Maret 2018  |  06:18 WIB
Ilustrasi-Parade gay - Reuters
Ilustrasi-Parade gay - Reuters

Kabar24.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat menegaskan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP telah mencerminkan aspirasi hukum masyarakat Indonesia yang heterogen.

Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi meminta dunia internasional tidak mengintervensi pembahasan RKUHP di parlemen. Namun, dia mengakui bahwa Komisi III DPR pernah didesak 22 duta besar asal Uni Eropa untuk merevisi sejumlah pasal krusial dalam RKUHP.

Menurut politisi Partai Nasdem ini, mereka meminta pasal tindak pidana atas pelaku hubungan seks lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dihilangkan sesuai perspektif HAM masyarakat Barat. Namun, wakil rakyat tetap mempertahankan pasal LGBT demi menghormati masyarakat Islam Indonesia.

“Kami tidak mau karena persoalan ini negeri kami bubar. Kami pun mengingatkan 22 dubes Uni Eropa itu. Mereka sempat mengancam, kalau HAM tidak dipertimbangkan akan berefek pada ekonomi,” ujarnya kepada Anggota Parlemen Jerman Gyde Jensen yang dikutip dari keterangan resmi, Selasa (27/3/2018).

Selain isu LGBT, Uni Eropa juga menentang pemberlakuan pasal hukuman mati. Menjawab desakan ini, Taufiqulhadi mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia tidak sama dengan masyarakat Eropa yang homogen.

“Kami ada lebih dari 14 ribu pulau dengan latar belakang budaya yang sangat beragam dan puluhan agama besar dan kecil. Kami ingatkan, kami sedang membuat UU untuk rakyat Indonesia, bukan dunia. Itu harus dipahami," tuturnya.

Terkait pasal perzinahan, Taufiqulhadi menjelaskan tindak pidana yang dilakukan di luar perkawinan itu merupakan delik aduan. Sepanjang tak ada pihak yang melaporkan, maka tak dikenai hukum seperti diatur dalam RKUHP.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ruu kuhp LGBT
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top