Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat, politik uang hanya akan merendahkan martabat rakyat. Pasalnya, suara dan martabat rakyat hanya dinilai dengan bahan makanan atau uang, padahal nilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama 5 tahun.
Menurut Tjahjo, faktor uang dalam kontestasi politik di Indonesia seperti pilkada dan pilpres sulit dihindari. Penyebabnya, pilkada maupun pilpres membutuh biaya besar, sedangkan di sisi lain banyak anggota masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah sehingga mudah tergoda oleh politik uang.
"Penggunaan politik uang dalam Pilkada dan pemilu motifnya bermacam-macam, salah satunya motif 'uang saksi', uang pendaftaran, uang untuk TPS, saksi,dan pengawasan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (21/2/2018).
Tjahjo melanjutkan memasuki tahun politik, isu-isu hoax dan SARA terkait dengan pasangan calon marak beredar terutama lewat media sosial. Beberapa isu yang sempat mencuat, paparnya, dugaan ijasah palsu, utang piutang dan permasalahan privasi lainnya.
Isu itu diperparah dengan banyaknya akun media sosial dengan nama palsu yang bertujuan memprovokasi.
"Provokasi isu SARA sangat berbahaya jika disebarluaskan akan dapat menimbulkan banyak kegaduhan dan stigma buruk pada suatu kelompok sehingga perlahan akan mulai muncul sikap kebencian," tambahnya.
