Kabar24.com, JAKARTA - Partai Gerindra tidak ingin terjadi gesekan di internal partai khususnya di daerah Papua yang bisa mengganggu persiapan partai menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono menanggapi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua yang mengakui Erol Manuweri sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Yalimo.
Dia mengatakan bahwa kepengurusan DPC Gerindra Kabupaten Yalimo yang sah sebenarnya dipimpin oleh Niko Mabel. Hal itu sesuai dengan surat keputusan (SK) yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani.
"Setahu saya pengurus sah sesuai SK Gerindra yang saya tahu tetap Niko Mabel sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Yalimo Papua," katanya dalam rilis yang diterima, Rabu (21/2/2019).
Seperti diketahui, berdasarkan surat keputusan DPP Partain Gerindra nomor 06-0725 /KPTS/DPP Gerindra /2011 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Yalimo Provinsi Papua, nama Ketua DPC Gerindra Kabupaten Yalimo atas nama Niko Mabel dan Sekretaris bernama Sefanya Wandir.
Namun, yang terdaftar di KPU saat ini malah Erol Manuweri sebagai Plt Ketua DPC Gerindra Kabupaten Yalimo. Terkait kesimpang siuran itu, Arief Poyuono mengatakan bahwa dirinya bakal mengecek kebenarannya.
Baca Juga
"Mungkin saja Niko Mabel ada halangan saat verifikasi di KPU Papua. Sebab setahu saya, Yalimo ke Jayapura itu butuh waktu lama dan tidak bisa lewat darat, tapi lewat pesawat udara untuk sampai ke Jayapura sehingga diputuskan untuk menyiapkan care taker untuk Ketua DPC Kabupaten Yalimo," katanya.
Namun menurutnya, secara internal, jika memang hal itu yang terjadi, maka setelah verifikasi faktual selesai, maka masih tetaplah Niko Mabel sebagai Ketua DPC yang sah sebelum sda SK pergantian pengurusan Gerindra DPC Kabupaten Yalimo yang ditanda tangani oleh Ketum dan Sekjen Gerindra.
Sebelumnya, Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Mappi) mengkritisi kinerja seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan proses penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan hingga keterwakilan kaum perempuan pada partai politik peserta pemilu 2019.
Koordinator Mappi Provinsi Papua, Jeck Peyon mengemukakan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 oleh KPU dinilai banyak kejanggalan dan fiktif serta diduga ada permainan suap dalam penetapan itu.
Menurutnya, dugaan tersebut muncul karena adanya kejanggalan pada kepengurusan partai politik di tingkat DPC.
