Kabar24.com, JAKARTA – Perseteruan yang berlangsung lama antara Presiden Donald Trump dengan Departemen Kehakiman AS meletus menjadi konflik terbuka pada Rabu (31/1/2018) saat FBI secara terbuka menantang Trump untuk merilis memo rahasia yang diperdebatkan berkaitan dengan penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden 2016.
Dalam sebuah pernyataan, Biro Intelijen Federal AS (FBI) mengungkapkan “keprihatinan serius” dan keraguan terhadap keakuratan memo setebal empat halaman yang ditulis oleh Badan Intelijen Pusat rahasia. Menurut pihak gedung putih, memo tersebut berisi tuduhan bahwa Departemen Kehakiman cenderung anti terhadap Presiden Trump.
Namun beberapa jam setelah teguran publik yang jarang dilakukan oleh badan penegak hukum AS tersebut, seorang pejabat pemerintahan Trump mengatakan bahwa memo tersebut kemungkinan akan dirilis pada hari Kamis (1/2/2018).
"FBI diberi kesempatan terbatas untuk meninjau memo ini sehari sebelum komite memilih untuk merilisnya," kata FBI dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters.
"Seperti yang diungkapkan selama tinjauan awal, kami memiliki kekhawatiran besar tentang penghilangan materi fakta yang secara fundamental memengaruhi keakuratan memo tersebut," lanjut mereka
FBI menolak untuk mengatakan apakah Direktur FBI Christopher Wray, yang melihat memo tersebut selama akhir pekan, menyetujui pernyataan tersebut. Trump menunjuk Wray untuk memimpin FBI setelah memecat Direktur James Comey Mei lalu.
Baca Juga
Memo tersebut seakan menjadi ‘penangkal petir’ dalam perselisihan atas penyelidikan dugaan campur tangan Rusia pada pemilihan presiden AS tahun 2016 dan kemungkinan kolusi oleh tim kampanye Trump, yang dibantah oleh Rusia dan Trump.
Pejabat Departemen Kehakiman juga mengatakan bahwa perilisan memo tersebut dapat membahayakan informasi rahasia.
Devin Nunes, ketua komite intelijen dari partai Republik, menolak keberatan FBI dan Departemen Kehakiman terhadap perilisan dokumen tersebut.
Meskipun sekretaris pers Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan pada hari Rabu bahwa Trump belum membaca dokumen tersebut, presiden mengatakan kepada anggota parlemen setelah Pidato Kenegaraannya kepada Kongres pada Selasa malam bahwa ada kemungkinan "100%" memo itu akan dirilis.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa dokumen tersebut dikirim ke Gedung Putih pada hari Senin setelah komite yang didominasi oleh Partai Republik tersebut memutuskan untuk merilisnya. Tim pengacara pemerintahan berupaya untuk memutuskan apakah dokumen tersebut harus disunting terlebih dahulu untuk melindungi keamanan nasional, sebelum tenggat waktu hari Jumat.
Partai Republik, yang mencegah upaya untuk merilis sebuah memo balasan oleh Demokrat, mengatakan bahwa dokumen mereka membuktikan adanya bias anti Trump oleh FBI dan Departemen Kehakiman dalam meminta surat perintah operasi penyadapan.
Sementara itu, Partai Demokrat mengatakan memo tersebut secara selektif menggunakan hal-hal yang sangat rahasia untuk mendiskreditkan Penasihat Khusus Robert Mueller, yang memimpin penyelidikan Departemen Kehakiman, dan Wakil Jaksa Agung AS Rod Rosenstein, yang mempekerjakannya.
