Bisnis.com, ACEH TIMUR -- Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menggenjot keberadaan kebun plasma sawit dengan populasi hingga 30% dari lahan yang dimiliki oleh setiap perusahaan yang bergerak di sektor tersebut.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur Iskandar mengatakan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) dalam mengatur tanah yang disediakan untuk kebun plasma sawit sebesar 20% dari lahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Akan tetapi, menurut qanun (kebijakan otonom daerah Aceh) bahkan kebun plasma sawit diharuskan mencapai 30% dari luas lahan yang dimiliki oleh koorporasi.
Menurut catatan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur saat ini ada 9 perusahaan sawit dengan total lahan seluas 500.000 hektare. Adapun target yang diharapkan pemerintah untuk menjadi kebun plasma, yakni 150.000 hektare atau 30% dari total lahan sawit di kawasan Aceh Timur.
"Aceh Timur sudah mempunyai cita-cita membuat kebun plasma sejak dulu, tetapi baru terealisasi saat ini dengan lahan seluas 720 hektare," kata Iskandar, Rabu (24/1/2018).
Dia menjelaskan kesulitan untuk menggarap kebun plasma, yaitu mengubah mindset masyarakat dan perusahaan yang menganggap skema ini belum teruji. Dengan demikian, diharapkan pemerintah harus lebih serius dengan mengedukasi masyarakat dan perusahaan agar bergabung dalam skema ini.
Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syama’un menyampaikan telah berupaya untuk menghimbau para pelaku bisnis di sektor sawit untuk membangun kebun plasma. Namun hanya satu, yakni PT Padang Palma Permai (PPP) yang merespon paling cepat dan langsung membangun kebun plasma dengan lahan seluas 720 hektare. Adapun perusahaan ini akan dipacu kembali oleh Pemerintah Kabupaten agar bisa ekspansi lahan menjadi 1.200 hektare.
"Kebun plasma ini dapat menyejahterakan masyarakat sekitar dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah," kata Syahrul, Rabu (24/1/2018).
Dia mengungkapkan bahwa iklim bisnis di Aceh Timur kini semakin membaik dan aman. Hal ini menanggapi beberapa isu yang terkait dengan wilayah Aceh yang lebih dikenal sebagai daerah konflik.
"Kami merangkul semua pihak untuk mengamankan proyek kebun plasma ini [milik PT PPP]," ujarnya.
