Bisnis.com, JAKARTA—DPR mengingatkan kasus penyanderaan anak buah kapal (ABK) oleh kelompok Abu Sayyaf sering berulang, sementara solusi beruppa pengawalan oleh militer terbentur aturan internasional.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengakui bahwa aksi penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf di Philipina terhadap para anak buah kapal (ABK) Indonesia sudah menjadi mata pencaharian bagi mereka sehingga perlu dicarikan solusi yang jitu.
Menurut dia, penyanderaan terhadap ABK Indonesia selalu berulang meski berbagai upaya telah dilakukan untuk pengamanan.
“Anehnya, aksi serupa hampir tidak pernah dilakukan terhadap ABK asal Malaysia atau negara lain,” ujarnya hari ini Senin (22/1/2018).
Dia juga menegaskan membayar uang tebusan bukanlah sebuah solusi karena hanya akan menjadikan para penyandera terbiasa menerima uang.
Dia mengakui solusi yang ditawarkan Indonesia selalu berbenturan dengan aturan internasional. Salah satu yang ditawarkan adalah pengawan kapal Indonesia oleh aparat TNI.
“Sempat ada desakan agar kapal angkut komersil yang berlayar ke sana dikawal militer. Namun, tidak bisa dilakukan, karena terbentur aturan yang ada. Dan kalau dikawal militer tentu butuh anggaran. Dari mana anggaran pengawalan itu didapat,” ujarnya.
Akan tetapi Kharis mengatakan akan berusaha mencari solusi dengan Menlu dan Menhan, bagaimana pelayaran yang melintasi Philipina ini bisa aman. Mestinya kapal barang yang melintas ke sana dijamin keamanannya, ujarnya.
