Kabar24.com, JAKARTA – Warga Palestina akan membalas penghinaan yang mereka alami dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan berupaya menggantikan peran AS dengan negara lainnya dalam perundingan perdamaian di masa depan dengan Israel.
Membuka sebuah konferensi Komite Pusat Organisasi Pembebasan Palestina di Ramallah, Presiden Otoritas Nasional Palestina Mahmoud Abbas mengkritik Trump karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan untuk mengusulkan pengurangan bantuan kepada warga Palestina.
Selain menyerukan 'tinjauan' atas semua perjanjian yang dicapai dengan Israel sejak kesepakatan Oslo 1993, Abbas menyatakan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara, yang bagi Palestina mencakup ibu kota di Yerusalem timur.
Tindakan Trump disebut sebagai 'tamparan' bagi orang-orang Palestina. “Kami akan menampar balik,” tegasnya dalam suatu pidato di Istana Kepresidenan yang disiarkan secara langsung.
Sejak Trump mencetuskan harapannya untuk menjadi perantara 'kesepakatan akhir' antara Israel dan Palestina hampir setahun yang lalu, Palestina mengatakan bahwa strateginya telah terburai karena lebih menguntungkan Israel.
Abbas pun menolak bertemu dengan pejabat AS, termasuk Wakil Presiden Mike Pence, yang berencana mengunjungi Israel pekan depan tanpa kunjungan ke markas besar Otoritas Palestina di Tepi Barat kota Ramallah.
“Kami berada dalam tahap yang sangat berbahaya. Tidak ada yang lebih penting daripada Yerusalem,” tegas Abbas, seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (15/1/2018).
Dalam sebuah pesan di akun Twitternya pekan lalu, Trump mengatakan bahwa AS memberi ratusan juta dolar kepada Palestina setiap tahun namun tidak menerima penghormatan maupun apresiasi dari Palestina.
Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, mengatakan bahwa pemerintah AS mempertimbangkan untuk memangkas bantuan ke badan PBB yang menangani pengungsi Palestina.
Menurut sumber terkait, pemerintah AS sedang mengkaji sebuah proposal untuk mengirim kurang dari setengah pembayaran senilai US$125 juta seperti yang direncanakan dan menuntut agar negara-negara lain membayarkan lebih.
Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, Menteri Pertahanan James Mattis, dan Penasihat Keamanan Nasional H.R. McMaster mendukung rencana tersebut, sementara Haley dan penasihat Gedung Putih Jared Kushner tidak melakukan apa-apa.
Saat ancaman Trump untuk memangkas dana bantuan untuk PBB bergema di Israel, pejabat keamanan pemerintah telah memperingatkan bahwa pengurangan bantuan yang ditujukan untuk makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan justru dapat memicu kekerasan dan memperkuat pasukan radikal Palestina di Tepi Barat.
