Kabar24.com, JAKARTA- Center for Budget Analysis mencurigai ratusan pemerintah daerah sengaja menggenjot penyerapan dana hibah di akhir tahun untuk tujuan politik praktis.
Jajang Nurjaman, Koordinator Invstigasi Center for Budget Analysis (CBA) mengatakan, pada 2017, total dana hibah dan bansos yang dianggarkan seluruh provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia sebesar Rp72,3 triliun yang terdiri dari total dana hibah dan bansos 34 provinsi sebesar Rp54,4 triliun serta dana hibah dan bansos 508 kabupaten/kota sebesar Rp17,8 triliun.
"Terkait dana hibah dan bansos, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah daerah-daerah yang akan menjalankan pemilu serentak di 2018 ini. Untuk daerah tingkat kabupaten dan kota misalnya, terdapat 154 daerah, 39 kota dan 115 kabupaten yang akan melaksanakan pemilu," tuturnya, Rabu (3/1/2018).
Untuk tingkatan kota dari 39 daerah yang akan melaksanakan Pilkada, seluruhnya mengalokasikan anggaran hibah dan bansos, adapun yang paling besar menganggarkan dana hibah dan bansor adalah Kota Bandung sebesar Rp375,8 miliar adapun dana yang berhasil direalisasikan dalam semester I hanya senilai Rp76,3 atau 20% saja dari yang ditargetkan.
Kota bekasi di urutan kedua dengan anggaran hibah dan bansos mencapai Rp154,5 miliar dan yang berhasil direalisasikan di semester I hanya senilai Rp42,9 setara 28%.
"Kota Bogor anggaran sebesar Rp108,8 realisasi senilai Rp38,073 miliar setara 35%. Kota Malang anggaran Rp73,3 miliar realisasi senilai Rp5,2 miliar setara 7%," paparnya.
Baca Juga
Lanjutnya, Kota Makassar denga anggaran sebesar Rp70,2 miliar realisasi senilai Rp24,8 setara 35%, Kota Tangerang Rp68,6 miliar realisasinya senilai Rp17,7 setara 26%.
Sedangkan dari 115 kabupaten yang akan melaksanakan pemilu, hanya Kabupaten Mimika yang tidak mengalokasikan dana hibah dan Bansos.
Beberapa kabupaten yang patut dikedepankan dalam penganggaran hibah dan bansos yakni Kabupaten Bogor yang paling besar dengan anggaran hibah dan bansos mencapai Rp231, 2 miliar adapun yang terealisasi hanya senilai Rp63,8 miliar setara 28%.
Selanjutnya Pasuruan anggaran sebesar Rp176,2 miliar realisasi senilai Rp41,2 miliar setara 23%, Kabupaten Puncak Papua, anggaran sebesar Rp167,5 miliar realisasi senilai Rp84,4 setara 50%.
"Kabupaten Tangerang anggaran sebesar Rp161,5 miliar, realisasi senilai Rp19,8setara 12%. Kabupaten Lumajang anggaran sebesar Rp122,7 miliar realisasi senilai Rp39,8 miliar setara 32%," tuturnya.
Menurutnya, total dana hibah dan bansos dari 154 kota/kabupaten sebesar Rp6,3 triliun. Besaran anggaran tersebut, ungkapnya, tidak diimbangi dengan serapan anggaran yang maksimal, terlihat dari capaian serapan anggaran di semester I (sampai bulan september).
"Pemerintah daerah terkesan sengaja menggenjot sisa anggaran hibah dan bansos di tiga bulan terakhir, hal ini patut menjadi perhatian serius bagi publik khususnya penegak hukum," katanya.
Karena itu, CBA mendorong satgas politik uang yang dibentuk Polri dan KPK untuk mengamankan daerah-daerah yang merelasisasikan dana hibah dan bansos di akhir tahun karena patut dicurigai adanya dana hibah dan bansos tidak lain dan tidak bukan sebagai amunisi untuk Pilkada.
