Kabar24.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menghentikan bantuan finansial ke negara-negara yang memilih mendukung rancangan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyerukan agar AS menarik keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
“Mereka menerima ratusan juta dolar dan bahkan miliaran dolar, kemudian mereka memberikan suara menentang kami. Kami akan memperhatikan suara-suara itu,” tegas Trump kepada awak media di Gedung Putih pada Rabu (20/12) waktu setempat.
“Biarkan mereka memberikan suara menentang kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tidak peduli,” lanjutnya, seperti dikutip dari Reuters.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan 193 negara berencana menggelar sidang istimewa darurat pada hari Kamis (21/12) waktu setempat, pasca veto Amerika Serikat (AS) terkait rancangan resolusi atas Yerusalem.
Permintaan untuk sidang Majelis Umum PBB diajukan sejumlah negara Arab dan Muslim, guna menanggapi keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pada Senin (18/12) waktu setempat, pemerintah AS melalui Duta Besar untuk PBB Nikki Haley memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai status Yerusalem dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang digelar di markas besar PBB di New York.
Resolusi tersebut berisi ajakan kepada seluruh negara untuk menahan diri membentuk misi diplomatik di Yerusalem, seperti yang telah dilakukan oleh AS melalui kebijakan Presiden Donald Trump.
Sebanyak 14 anggota Dewan Keamanan lain memberi suara yang mendukung teks rancangan Mesir tersebut, tapi karena AS, salah satu anggota tetap Dewan Keamanan, memiliki hak veto maka rancangan resolusi tersebut gagal disahkan.
Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, dalam sebuah surat kepada puluhan negara anggota PBB pada hari Selasa (19/12), memperingatkan bahwa AS akan mencatat pihak manapun yang memberi suara untuk resolusi sekaligus mengkritik keputusan AS.
“Saya menyukai pesan yang disampaikan Nikki kemarin di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagi semua negara yang mengambil uang kami dan kemudian mereka memberikan suara menentang kami di Dewan Keamanan, atau mereka yang berpotensi memberikan suara menentang kami secara di Majelis,” kata Trump.
Sejumlah diplomat senior mengatakan bahwa peringatan Haley tidak mungkin mengubah banyak suara di Majelis Umum, di mana ancaman langsung dan bersifat publik semacam itu jarang terjadi. Sementara itu, juru bicara untuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menolak berkomentar atas pernyataan Trump.
Miroslav Lajcak, Presiden Majelis Umum, juga menolak untuk mengomentari ucapan Trump. Namun ia menegaskan bahwa setiap negara anggota PBB memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengemukakan pandangan mereka.
Seorang diplomat senior dari sebuah negara Muslim berkomentar bahwa surat yang disampaikan Haley adalah upaya melakukan intimidasi terang-terangan “ketika mereka tahu tidak memiliki argumen moral atau hukum untuk meyakinkan orang lain.”
Duta Besar Bolivia untuk PBB Sacha Sergio Llorentty Soliz bahkan dengan berani menyatakan bahwa Bolivia bisa menjadi negara pertama yang harus dicatat karena mendukung rancangan resolusi PBB.
“Kami menyesalkan arogansi dan sikap tidak menghormati keputusan berdaulat negara anggota serta terhadap multilateralisme,” ujar Soliz terkait pesan yang disampaikan Haley.
