Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai idealnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar dilakukan terlebih dahulu sebelum menetapkan Ketua DPR baru.
Masukan tersebut Wapres Kalla sampaikan saat bertemu Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin di Kantor Wakil Presiden, Rabu (13/12/2017).
"Jadi idealnya memang kalau menurut Wapres JK itu harus Munaslub dulu baru penetapan ketua DPR RI," kata Mahyudin usai pertemuan dengan Wapres.
Penunjukan Aziz Syamsuddin oleh Setya Novanto—tersangka kasus korupsi proyek KTP elektronik— ditolak oleh sebagian besar anggota Fraksi Partai Golkar di DPR.
Anggota fraksi maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I menilai munaslub harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menetapkan ketua baru.
Mahyudin menjelaskan, sebenarnya mekanisme penunjukan Aziz oleh Novanto tidak salah karena masih sesuai dengan aturan, yakni penunjukan Ketua DPR ada di partai yang fraksinya memenangkan paket pemilihan ketua.
Baca Juga
Namun, penunjukan itu dirasa tak etis mengingat mayoritas internal Golkar tengah mendorong pelaksanaan Munaslub Golkar.
"Maksudnya, bisa saja Ketua Umum baru akan mengadakan pergantian lagi. Dan, tidak elok kalau ketua DPR hanya menjabat setengah bulan lalu ganti lagi. Jadi, idealnya, kalau menurut Pak JK, munaslub dulu," ujar Mahyudin.
Adapun, Mahyudin memastikan nternal partai akan menyelenggarakan rapat pleno soal Ketua DPR dan Munaslub. Terbuka kemungkinan sidang paripurna DPR dan Munaslub bakal digelar dalam waktu yang berdekatan.
"Dinamis sekali apakah nanti duluan munaslubnya [soal ketua umum] atau Sidang Paripurna DPR. Kalau munaslub Golkar sebelum masa sidang DPR berikutnya di tahun 2018, mungkin saja bisa ada perubahan penetapan Ketua DPR," jelas Mahyudin.
